Balikpapan jurnalpolisi.id
Wali Kota Balikpapan Dr. H. Rahmad Mas’ud, S.E., M.E. menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta pemerintah kabupaten dan kota guna menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional. Menurutnya, koordinasi yang solid harus diiringi percepatan penyaluran bantuan keuangan dan dana bagi hasil agar berbagai program pembangunan dapat berjalan tepat waktu.
Pernyataan tersebut disampaikan Rahmad Mas’ud usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (3/8/2026).
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni.
Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan di tengah penyesuaian kebijakan anggaran pemerintah pusat.
Rahmad menilai, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan sekaligus menyusun langkah-langkah strategis demi menjaga stabilitas pembangunan di Kalimantan Timur.
“Forum seperti ini sangat penting karena menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan mencari solusi bersama terhadap berbagai tantangan yang dihadapi daerah.
Dengan sinergi yang baik, pembangunan akan berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Rahmad.
Ia menekankan bahwa percepatan penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta dana bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten dan kota merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Rahmad, ketepatan waktu pencairan anggaran akan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta keberhasilan pelaksanaan berbagai program prioritas daerah.
“Semakin cepat bantuan keuangan dan dana bagi hasil disalurkan, semakin cepat pula program pembangunan dapat direalisasikan. Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan dan target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal,” katanya.
Selain mendorong percepatan penyaluran dana, Rahmad juga mengajak seluruh kepala daerah di Kalimantan Timur untuk bersama-sama memperjuangkan peningkatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Menurutnya, setiap usulan pendanaan harus disusun berdasarkan data yang akurat, kajian yang komprehensif, serta dokumen teknokratik yang kuat agar memiliki dasar argumentasi yang objektif.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan berbasis data akan meningkatkan kredibilitas setiap usulan pembangunan sehingga peluang memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi lebih besar.
“Usulan pembangunan harus didukung data yang valid dan kajian yang matang. Dengan begitu, pemerintah pusat dapat melihat secara objektif kebutuhan daerah dan memberikan dukungan pendanaan yang sesuai,” jelasnya.
Rahmad turut mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang secara rutin menggelar forum koordinasi bersama seluruh kepala daerah. Menurutnya, komunikasi yang intensif menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah sekaligus memperkuat kolaborasi pembangunan di seluruh kabupaten dan kota.
Ia berharap hasil rakor tidak berhenti pada tataran pembahasan, tetapi mampu melahirkan kebijakan dan langkah konkret yang mempercepat realisasi pembangunan di Kalimantan Timur.
“Harapan kami, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota semakin kuat. Dengan dukungan pendanaan yang memadai, koordinasi yang baik, serta komitmen bersama, pembangunan di Balikpapan maupun seluruh wilayah Kalimantan Timur dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Rahmad Mas’ud.
Rapat koordinasi tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel sekaligus memastikan pembangunan di Kalimantan Timur tetap berjalan optimal di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional. Dengan kolaborasi yang semakin erat antara seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis target pembangunan daerah dapat tercapai secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
( Alfian )
About the Author
