Rupat, Bengkalis — jurnalpolisi.id
Senin 4 Mei 2026Sejumlah warga di wilayah pelosok Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, menyuarakan harapan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), agar segera menghadirkan solusi atas sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM), terutama Pertalite dan Bio Solar.Kondisi ini bukan sekadar persoalan distribusi energi, tetapi telah merembet ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan anak-anak di desa terpencil.Salah satu warga mengungkapkan bahwa masyarakat yang tinggal jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menghadapi kendala besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akses transportasi yang terbatas membuat BBM menjadi kebutuhan vital yang sulit dijangkau.“Kami berharap ada kebijakan yang memudahkan warga desa untuk mendapatkan BBM, termasuk memperbolehkan pengisian menggunakan jerigen di SPBU terdekat. Memang kami paham aturan itu ada dan mungkin dianggap salah, tapi pemerintah juga harus memikirkan masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU. Kami butuh solusi nyata,” ujarnya.Warga menilai, kebijakan pelarangan pengisian menggunakan jerigen justru memperparah kondisi di lapangan. Sebelumnya, masyarakat sangat terbantu dengan adanya pelansir yang mendistribusikan BBM ke desa-desa menggunakan jerigen berkapasitas 5 hingga 35 liter. Kini, dengan semakin ketatnya pengawasan di SPBU, distribusi informal tersebut hampir terhenti. Akibatnya, kelangkaan BBM mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir.“Kalau tidak boleh lagi pakai jerigen, bagaimana pelansir bisa menyalurkan minyak ke desa kami? Beberapa hari ini saja kami sudah kesulitan mendapatkan Pertalite,” tambah warga lainnya.Keluhan Para Kepala DesaTidak hanya warga, sejumlah kepala desa (kades) di wilayah Rupat Utara juga menyampaikan keluhan serupa. Mereka menilai kondisi ini sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.Salah seorang kades menyebutkan bahwa desanya kini hampir lumpuh akibat sulitnya BBM. Aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan hingga petani, sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.“Kami di desa benar-benar kesulitan. BBM ini urat nadi ekonomi masyarakat. Kalau tidak ada minyak, warga tidak bisa melaut, tidak bisa ke kebun, bahkan aktivitas sehari-hari jadi terganggu,” ungkapnya.Kades lainnya juga menambahkan bahwa jarak desa ke SPBU yang cukup jauh menjadi faktor utama permasalahan. Dengan kondisi geografis yang terbatas dan akses transportasi yang sulit, warga tidak memiliki banyak pilihan selain bergantung pada distribusi tidak langsung.“Kami berharap ada kebijakan khusus untuk daerah kepulauan seperti Rupat Utara. Jangan disamakan dengan wilayah perkotaan yang aksesnya mudah,” tegasnya.Nasib Anak SekolahDi balik krisis ini, anak-anak sekolah menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Banyak siswa di daerah pelosok Rupat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai sekolah, sebagian menggunakan sepeda motor milik orang tua atau kendaraan umum yang bergantung pada ketersediaan BBM.Kini, keterbatasan bahan bakar membuat sejumlah orang tua kesulitan mengantar anak-anak mereka ke sekolah.Seorang orang tua mengaku harus memilih antara menggunakan BBM untuk bekerja atau mengantar anaknya ke sekolah.“Kalau minyak tidak ada, kami tidak bisa ke mana-mana. Anak kami jadi terpaksa tidak masuk sekolah. Ini yang kami sedihkan, masa depan anak jadi taruhannya,” ungkapnya dengan nada prihatin.Selain itu, distribusi barang kebutuhan sekolah, seperti buku dan perlengkapan belajar, juga ikut terhambat. Guru-guru yang tinggal di luar desa pun mengalami kesulitan untuk hadir tepat waktu, bahkan ada yang terpaksa menunda kegiatan belajar mengajar.Harapan Warga dan SolusiMasyarakat berharap pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat segera mengambil langkah konkret, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Beberapa solusi yang diharapkan antara lain:Pemberian izin khusus atau mekanisme resmi pengisian BBM menggunakan jerigen bagi warga desa terpencilPenambahan titik distribusi BBM atau pembangunan SPBU di wilayah pelosokPenyediaan armada distribusi BBM bersubsidi yang menjangkau desa-desa sulit aksesPengawasan yang tetap adil tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakatWarga dan para kepala desa menegaskan bahwa mereka tidak menolak aturan, namun meminta kebijakan yang lebih fleksibel dan berpihak pada kondisi geografis wilayah kepulauan.Hingga saat ini, masyarakat Rupat masih menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah agar krisis BBM ini tidak semakin meluas dan terus berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, serta masa depan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut.Penulis: Asmadi
Rupat, Bengkalis — Senin 4 Mei 2026
Sejumlah warga di wilayah pelosok Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, menyuarakan harapan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), agar segera menghadirkan solusi atas sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM), terutama Pertalite dan Bio Solar.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan distribusi energi, tetapi telah merembet ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan anak-anak di desa terpencil.
Salah satu warga mengungkapkan bahwa masyarakat yang tinggal jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menghadapi kendala besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akses transportasi yang terbatas membuat BBM menjadi kebutuhan vital yang sulit dijangkau.
“Kami berharap ada kebijakan yang memudahkan warga desa untuk mendapatkan BBM, termasuk memperbolehkan pengisian menggunakan jerigen di SPBU terdekat. Memang kami paham aturan itu ada dan mungkin dianggap salah, tapi pemerintah juga harus memikirkan masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU. Kami butuh solusi nyata,” ujarnya.
Warga menilai, kebijakan pelarangan pengisian menggunakan jerigen justru memperparah kondisi di lapangan. Sebelumnya, masyarakat sangat terbantu dengan adanya pelansir yang mendistribusikan BBM ke desa-desa menggunakan jerigen berkapasitas 5 hingga 35 liter. Kini, dengan semakin ketatnya pengawasan di SPBU, distribusi informal tersebut hampir terhenti. Akibatnya, kelangkaan BBM mulai dirasakan dalam beberapa hari terakhir.
“Kalau tidak boleh lagi pakai jerigen, bagaimana pelansir bisa menyalurkan minyak ke desa kami? Beberapa hari ini saja kami sudah kesulitan mendapatkan Pertalite,” tambah warga lainnya.
Keluhan Para Kepala Desa
Tidak hanya warga, sejumlah kepala desa (kades) di wilayah Rupat Utara juga menyampaikan keluhan serupa. Mereka menilai kondisi ini sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Salah seorang kades menyebutkan bahwa desanya kini hampir lumpuh akibat sulitnya BBM. Aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan hingga petani, sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
“Kami di desa benar-benar kesulitan. BBM ini urat nadi ekonomi masyarakat. Kalau tidak ada minyak, warga tidak bisa melaut, tidak bisa ke kebun, bahkan aktivitas sehari-hari jadi terganggu,” ungkapnya.
Kades lainnya juga menambahkan bahwa jarak desa ke SPBU yang cukup jauh menjadi faktor utama permasalahan. Dengan kondisi geografis yang terbatas dan akses transportasi yang sulit, warga tidak memiliki banyak pilihan selain bergantung pada distribusi tidak langsung.
“Kami berharap ada kebijakan khusus untuk daerah kepulauan seperti Rupat Utara. Jangan disamakan dengan wilayah perkotaan yang aksesnya mudah,” tegasnya.
Nasib Anak Sekolah
Di balik krisis ini, anak-anak sekolah menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Banyak siswa di daerah pelosok Rupat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai sekolah, sebagian menggunakan sepeda motor milik orang tua atau kendaraan umum yang bergantung pada ketersediaan BBM.
Kini, keterbatasan bahan bakar membuat sejumlah orang tua kesulitan mengantar anak-anak mereka ke sekolah.
Seorang orang tua mengaku harus memilih antara menggunakan BBM untuk bekerja atau mengantar anaknya ke sekolah.
“Kalau minyak tidak ada, kami tidak bisa ke mana-mana. Anak kami jadi terpaksa tidak masuk sekolah. Ini yang kami sedihkan, masa depan anak jadi taruhannya,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Selain itu, distribusi barang kebutuhan sekolah, seperti buku dan perlengkapan belajar, juga ikut terhambat. Guru-guru yang tinggal di luar desa pun mengalami kesulitan untuk hadir tepat waktu, bahkan ada yang terpaksa menunda kegiatan belajar mengajar.
Harapan Warga dan Solusi
Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat segera mengambil langkah konkret, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Beberapa solusi yang diharapkan antara lain:
Pemberian izin khusus atau mekanisme resmi pengisian BBM menggunakan jerigen bagi warga desa terpencil
Penambahan titik distribusi BBM atau pembangunan SPBU di wilayah pelosok
Penyediaan armada distribusi BBM bersubsidi yang menjangkau desa-desa sulit akses
Pengawasan yang tetap adil tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat
Warga dan para kepala desa menegaskan bahwa mereka tidak menolak aturan, namun meminta kebijakan yang lebih fleksibel dan berpihak pada kondisi geografis wilayah kepulauan.
Hingga saat ini, masyarakat Rupat masih menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah agar krisis BBM ini tidak semakin meluas dan terus berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, serta masa depan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut.
Penulis: Asmadi
About the Author
