Sarolangun jurnalpolisi.id
Usai mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2026 atau Retret Ketua DPRD se-Indonesia di Magelang, yang diselenggarakan selama lima hari oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani menegaskan komitmen mendukung astacita Presiden Prabowo dengan menyelaraskan arah pembangunan di daerah dengan nasional.
Kegiatan berlangsung selama lima hari, mulai Rabu, 15 April 2026 hingga Minggu, 19 April 2026, ini menjadi titik refleksi bagi para pucuk pimpinan tertinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia, sebuah momentum menegaskan arah pembangunan daerah harus sejalan dengan visi besar nasional yang digariskan Presiden Prabowo Subianto.
Retret menitikberatkan penguatan kepemimpinan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus meneguhkan peran legislatif dalam mendukung agenda strategis nasional.
“Kami mengikuti langsung penyampaian materi yang sangat penting dalam menambah wawasan untuk tujuan melaksanakan astacita nasional. Kami siap bersama para legislatif berkolaborasi dengan pemerintah mendukung astacita Presiden,” kata Ketua Ahmad Jani, Senin 27 April 2026.
“Intinya, kami siap mendukung astacita Presiden menyambut Indonesia emas tahun 2045, agar Indonesia maju sejajar dengan negara lain,” ujarnya .
Ketua Ahmad Jani menyebut kehadirannya pada retreat ini di bawah koordinasi Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), yang mana pada retret ini semua pimpinan dewan bahu-membahu dengan pimpinan daerah, diminta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program unggulan Presiden seperti MBG dan Koperasi Merah Putih.
“Bagi saya, sebagai Pimpinan DPRD, sebelumnya saya tidak mengerti tujuan Presiden, saat ini sudah paham, dan tentunya pemahaman saya tidak abal-abal,” ungkap Ketua Ahmad Jani.
Di tingkat daerah, implementasi astacita nasional diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan dasar dan pemerataan pembangunan. Baik itu peningkatan di sektor kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan, termasuk infrastruktur.
Adapun arahan untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat, mulai dari penguatan koperasi hingga pengembangan ekonomi berkelanjutan. Seperti program koperasi desa merah putih, sekolah rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan ekonomi berbasis lingkungan seperti ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Dukungan ini harus diwujudkan secara konkret melalui kebijakan dan penganggaran yang selaras antara legislatif dan eksekutif di daerah.
Peluang kolaborasi pembiayaan juga terbuka lebar. Baik melalui APBD maupun dukungan dari pemerintah pusat sebagai bagian dari pembangunan nasional. Karena, pada dasarnya pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pembangunan nasional.(Rahma.D)
About the Author
