Nusantara jurnalpolisi.id
Pengurus Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Kalimantan Timur periode 2025–2028 resmi dilantik di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (18/4/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Multifunction Hall Kemenko 4 IKN ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak di Kalimantan Timur, khususnya di kawasan IKN.
Otorita IKN menyambut baik pelantikan tersebut dan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun layanan kesehatan yang inklusif dan berkualitas.
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, yang mewakili Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa kepengurusan baru POGI Kaltim diharapkan mampu memperkuat kerja sama dengan pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan ibu dan anak berstandar global di Nusantara.
Menurutnya, pemerataan akses layanan kesehatan reproduksi di seluruh wilayah Kalimantan Timur menjadi hal yang krusial. Peran tenaga medis, khususnya dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dinilai sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang setara dan berkualitas.
“Kolaborasi antara Otorita IKN dan organisasi profesi seperti POGI sangat terbuka. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Alimuddin.
Ketua POGI Cabang Kalimantan Timur periode 2025–2028, dr. Noviana Indarti, menyampaikan apresiasi atas dukungan Otorita IKN dalam pelaksanaan pelantikan tersebut. Ia berharap kepengurusan yang baru dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesehatan masyarakat.
“POGI Kaltim diharapkan tidak hanya menjadi organisasi profesi, tetapi juga mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP POGI, Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan sistem kesehatan di IKN. Ia menilai konsep pembangunan IKN yang terintegrasi membuka peluang sinergi antarinstansi tanpa sekat administratif.
Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat peran organisasi profesi kesehatan untuk mendukung pembangunan ekosistem layanan kesehatan yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara dan Kalimantan Timur secara menyeluruh.
( Alfian )
About the Author
