Samarinda – jurnalpolisi.id
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur, Arih Prananta Filipus Sembiring, menggelar silaturahmi bersama organisasi kemasyarakatan (ormas) se-Kalimantan Timur, Senin (13/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, ini bertujuan mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan berbagai elemen masyarakat.
Arih menegaskan, pertemuan tersebut murni sebagai ajang silaturahmi sekaligus upaya mengenal lebih dekat berbagai ormas di Kaltim serta menyerap masukan bagi pemerintah daerah.
“Pertemuan ini bagian dari tugas kami untuk merangkul dan menjaga kesinambungan silaturahmi antara pemerintah dengan seluruh ormas,” ujarnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan isu atau agenda tertentu yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, pertemuan ini tidak memiliki kaitan dengan isu yang beredar sebelumnya.
Meski demikian, pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai aspirasi, kritik, maupun saran dari masyarakat. Arih memastikan pihaknya siap hadir dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam berbagai agenda penyampaian aspirasi ke depan.
Terkait rencana aksi penyampaian pendapat oleh masyarakat, ia mengimbau agar dilakukan secara tertib dan beradab.
“Kita orang Kaltim punya budaya. Jangan sampai melanggar hukum dan merugikan diri sendiri maupun nama baik daerah,” tegasnya.
Arih juga menjelaskan bahwa Gubernur Kalimantan Timur sebelumnya dijadwalkan mengikuti kegiatan secara daring. Namun, karena agenda rapat bersama Komisi I DPR di Jakarta, Gubernur tidak dapat bergabung.
Ke depan, pihaknya akan mengupayakan pertemuan lanjutan agar Gubernur dapat berinteraksi langsung dengan seluruh ormas di Kaltim.
Dalam kesempatan itu, Arih mengungkapkan komunikasi antara Kesbangpol dengan berbagai kelompok masyarakat tetap berjalan intensif. Ia memastikan kantornya terbuka bagi masyarakat yang ingin berkoordinasi maupun menyampaikan aspirasi.
“Kesbangpol ini milik kita bersama. Silakan masyarakat datang dan menyampaikan aspirasi,” katanya.
Terkait isu pembagian amplop kepada peserta kegiatan, Arih menyampaikan permohonan maaf. Ia mengakui adanya kekeliruan dalam penyampaian usulan yang belum mendapat persetujuan pimpinan.
“Itu kesalahan saya karena terlalu terburu-buru mengusulkan tanpa mempelajari lebih dalam. Saya sudah meminta maaf kepada pimpinan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, usulan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk membantu transportasi peserta yang datang dari luar daerah. Namun, rencana itu belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak Kutai Banjar, HM Yahya Ubay S.H.M.H, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kesbangpol yang menginisiasi pertemuan tersebut.
Menurutnya, kegiatan seperti ini penting untuk mempererat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah serta meminimalisasi kesalahpahaman.
“Harapannya kegiatan ini bisa rutin dilakukan agar tidak terjadi miskomunikasi antara masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap program pembangunan pemerintah daerah, dengan harapan seluruh kebijakan yang dijalankan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terkait rencana aksi demonstrasi, Yahya menilai hal tersebut merupakan bagian dari hak demokrasi masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian pendapat dilakukan secara wajar dan tidak melanggar hukum.
“Silakan menyampaikan aspirasi, tetapi jangan berlebihan, jangan anarkis, dan jangan merusak fasilitas umum,” tegasnya.
Ia juga membantah adanya informasi terkait pembagian dana dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, pertemuan yang digelar murni sebagai ajang silaturahmi dan sosialisasi.
“Tidak ada pembagian dana. Ini murni kegiatan silaturahmi antara pemerintah dan ormas,” pungkasnya.
( Alfian )
About the Author
