Balikpapan – jurnalpolisi.id
Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro mengingatkan seluruh personel untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dinamika global, nasional, hingga lokal yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Hal itu disampaikan saat memimpin apel pagi di Lapangan Mapolda Kaltim, Balikpapan, Senin (13/4/2026), yang diikuti jajaran pejabat utama, personel, dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Polda Kaltim.
Dalam arahannya, Kapolda menyoroti situasi global yang kian kompleks akibat konflik internasional, yang berdampak pada sektor ekonomi, pangan, dan energi.
“Dinamika global saat ini sangat sulit diprediksi dan berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan di dalam negeri,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung sejumlah isu nasional seperti kebijakan bahan bakar minyak (BBM), reformasi Polri, hak asasi manusia (HAM), hingga pemberantasan korupsi dan wacana “Reformasi Jilid 2” yang dinilai perlu diantisipasi secara cermat.
“Jika tidak dikelola dengan baik, isu-isu tersebut dapat memicu gangguan kamtibmas bahkan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegasnya.
Di tingkat daerah, Kapolda menyoroti sejumlah isu strategis di Kalimantan Timur, seperti kelangkaan BBM, sengketa lahan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), persoalan lingkungan, serta potensi aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 di Kantor Gubernur Kaltim dan DPRD Kaltim.
Menurutnya, Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga IKN harus tetap aman dan kondusif karena menjadi perhatian nasional maupun internasional.
“Kaltim memiliki posisi strategis, sehingga stabilitas keamanan harus terus dijaga,” katanya.
Kapolda juga menekankan pentingnya langkah strategis dalam menghadapi perkembangan situasi, di antaranya pengendalian persepsi publik, penguatan kontra narasi terhadap hoaks, serta peningkatan patroli siber.
Ia mengingatkan potensi penyalahgunaan teknologi, termasuk penyebaran informasi palsu dan konten manipulatif seperti deepfake, yang dapat memicu keresahan di masyarakat.
Selain itu, pengawasan distribusi BBM diminta diperketat guna mencegah penimbunan dan fenomena panic buying.
“Pastikan distribusi berjalan lancar, awasi potensi penimbunan, dan berikan edukasi kepada masyarakat agar tidak panik,” pesannya.
Kapolda juga menekankan penguatan deteksi dini intelijen serta kesiapan menghadapi situasi kontinjensi. Dalam penanganan aksi unjuk rasa, pendekatan humanis dan berbasis kepercayaan harus dikedepankan.
“Kedepankan pendekatan yang humanis dan berbasis kepercayaan dalam setiap penanganan aksi,” ujarnya.
Di sisi internal, ia mengingatkan seluruh personel untuk menjaga integritas dan menghindari pelanggaran yang dapat merusak citra institusi.
“Anggota tidak boleh menjadi sumber masalah dan harus menjaga nama baik Polri,” tegasnya.
Kapolda menambahkan, keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari penegakan hukum, tetapi juga dari terciptanya rasa aman dan kepercayaan masyarakat, dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan keteladanan dalam setiap pelaksanaan tugas.
( Alfian )
About the Author
