Toba, jurnalpolisi.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba menggelar kegiatan temu pers dalam rangka satu tahun masa kepemimpinan, sebagai upaya menyampaikan capaian kinerja kepada publik.
(Selasa 17/3/2026)
Kegiatan berlangsung dengan dihadiri Wakil Bupati Toba, Sekretaris Daerah Paber Napitupulu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sesmon Butar Butar, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Toba menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membangun keterbukaan informasi serta memperkuat sinergi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.
Selanjutnya, kegiatan diisi dengan pemaparan berbagai program dan capaian pembangunan selama satu tahun terakhir masa kepemimpinan.
Pemerintah daerah menyampaikan sejumlah progres yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Namun, suasana forum mulai berubah ketika memasuki sesi tanya jawab.
Sorotan tajam muncul dari sejumlah awak media yang menilai bahwa tidak semua pertanyaan yang diajukan mendapat jawaban yang transparan dan substansial.
Beberapa isu krusial—mulai dari realisasi program prioritas, penggunaan anggaran, hingga persoalan yang berkembang di tengah masyarakat—dinilai hanya dijawab secara normatif dan belum menyentuh inti permasalahan.
Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa forum temu pers belum sepenuhnya menjadi ruang dialog terbuka, melainkan masih didominasi pola komunikasi satu arah.
“Jika pertanyaan media tidak dijawab secara lugas dan terbuka, lalu di mana letak transparansinya? Publik membutuhkan jawaban konkret, bukan penjelasan yang berputar,” ungkap salah satu jurnalis.
Situasi ini menjadi catatan penting bahwa komitmen keterbukaan informasi tidak cukup hanya disampaikan dalam forum formal, tetapi harus dibuktikan melalui keberanian menjawab setiap pertanyaan secara jelas, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika kondisi ini terus berulang, maka kegiatan temu pers berpotensi kehilangan esensinya sebagai wadah kontrol publik, dan justru dipandang sebagai agenda seremonial semata tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.
Ke depan, publik menantikan langkah konkret dari Pemkab Toba untuk memperbaiki kualitas komunikasi publik yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang.
(JUV)
About the Author
