Banyuwangi – Jurnalpolisi.id
Empati bukan tentang kelembutan semata, tapi tentang keberanian – Hj.Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, SPd, MKP.
Ketegasan Hj.Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, SPd, MKP tidak hanya menciptakan hasil, tapi juga makna. Row model pemerintahan yang mereka pegang teguh dengan rasa empatik lebih mungkin memiliki tim yang inovatif. Mengapa? Karena empati membuka ruang bagi ide, perbedaan, dan keberanian untuk berbicara.
Selain di era kepemimpinannya dikenal mengedepankan rasa empatik,namun ada hal keputusan strategis “Hj.Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, SPd, MKP” yang menarik serta perlu dikupas yang saat ini menjadi row model daerah lain di Indonesia. Langkah berani penggabungan OPD yang menuai pro dan kontra saat itu, “Hj.Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, SPd, MKP & Ir.H.Mujiono, MSi”, membuktikan kepada khalayak bahwa keputusan strategis tersebut layak dan bisa berjalan sesuai tujuan dan sukses.
Apa parameter suksesnya row model yang digagas oleh Hj.Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, SPd, MKP” kebijakan penggabungan OPD.? Hasil analisa kebijakan tersebut dikatakan sukses , karena row model strategis diatas banyak di implementasikan oleh daerah lain secara optimal dan sukses, karena mereka (Kabupaten /Kota lainnya) mendapatkan/ menempatkan sosok ASN yang memiliki kompetensi akademik yang kuat dan wawasan yang luas, khususnya di bidang ekonomi dan manajemen.
Sisi penggabungan yang diambil oleh bupati dan wakil bupati bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dinas serta pemanfaatan anggaran agar lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Contoh Dinas PU Bina Marga dan Bappeda Kabupaten Banyuwangi yang digabungkan menjadi satu rumpun.
Kenapa tidak maksimal hasilnya ?. Karena tidak adanya kemampuan sosok “Kepala Dinas” yang bisa mengimplementasikan visi misi kepala daerah terkait tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Justru masyarakat menilai dan memandang rata rata kepala SKPD di Banyuwangi saat ini, hanya terkesan memiliki kompetensi akademik yang kuat dan wawasan yang luas khususnya di bidang ekonomi dan manajemen, namun pada saat diberikan beban tanggung jawab besar justru dibawah harapan dan terkesan mengambil keputusan berbelit Belit.
Justru hal ini semakin menguatkan opini publik , kenapa di Kabupaten Banyuwangi banyak pejabat status PLT bukan pejabat definitif,salah satu faktornya karena hal tersebut.
Kami memaknai bahwa Bupati Banyuwangi menyematkan status PLT bukan karena sesuatu hal, tapi mempunyai dasar alasan yang tepat. Fenomena diatas ditegaskan Andah Wibisono bahwa Bupati tidak ingin terkesan yang terjadi jabatan kepala SKPD seperti filosofi Jawa Petruk Munggah Kahyangan (Petruk Naik ke Kahyangan) .Hal ini perlunya pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan ESQ merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik di Banyuwangi.Tegasnya(Boby)
Nara sumber : Noto
About the Author
