Banjir Bukan Salah Pemerintahan Tapi Tanggung Jawab Pemerintahan
BANYUWANGI, – jurnalpolisi.id
Musim penghujan menghampiri seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Hujan lebat yang tak henti pun terjadi dan mengakibatkan meluapnya atau naiknya air ke permukaan misalkan menggenangi jalan, rendam pemukiman warga. Tentu fenomena ini terjadi bukan hanya di Banyuwangi, namun bisa jadi hampir di penjuru wilayah Indonesia. Hemat penulis ini bukanlah salah pemerintahan, tapi lebih tepatnya tanggung jawab pemerintahan.
Hemat penulis, tidak ada pemimpin pemerintahan yang menginginkan dengan sengaja wilayah yang dipimpinya selalu menjadi langganan banjir, dan berdampak buruk bagi masyarakatnya. Namun peristiwa apapun yang terjadi jika itu terkait kepentinhan masyarakat itu menjadi tanggung jawab dari pemerintahan.
Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah setempat sebagai tanggung jawab atas amanah jabatan yang diemban adalah melayani masyarakat dengan baik. Contoh, dalam hal banjir pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan skema penanganan Banjir melalui Dinas PU Pengairan dan berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mitigasi bencana banjir. Tentu hal tersebut dilakukan untuk menjalankan tanggung jawab.
Pemerintah butuh rakyat, rakyat butuh pemerintah untuk me jadikan Kabupaten Banyuwangi lebih maju dan lebih baik lagi tentu pemerintah dan masyarakat harus beriringan, dalam arti pemerintah Kabupaten Banyuwangi hadir dengan program yang pro rakyat bisa dinikmati langsung oleh masyarakatnya. Masyarakat menjaga atau merawat program dari pemerintah yang sudah diberikan. Contoh sederhana, masyarakat membuang sampah pada tempatnya, menjaga saluran irigasi atau Daerah Aliran Sungai ( DAS ), salah satu langkah untuk mencegah Banjir.
Saatnya membangun Banyuwangi antara masyarakat dengan pemerintahan dengan saling bersinergi, bukan saling berkonspirasi. “Banyuwangi Hebat, Banyuwangi Maju” tanpa konspirasi dan narasi yang basi.(Boby/Team)
