Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS di SMKS Pembangunan Swadaya, Transparansi Dipertanyakan
Padangsidimpuan, jurnalpolisi.id
Pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SMK swasta di Kota Padangsidimpuan kini menjadi sorotan tajam, menyusul adanya dugaan penyalahgunaan penggunaan dana BOS ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan laporan realisasi yang diduga fiktif. Salah satu sekolah yang menjadi perhatian adalah SMKS Pembangunan Swadaya Kota Padangsidimpuan.
Upaya untuk mendapatkan penjelasan dan konfirmasi dari pihak sekolah pun dilakukan. Saat dihubungi melalui surat resmi dan pesan WhatsApp terkait jumlah siswa di SMKS tersebut untuk tahun ajaran 2023 serta realisasi penggunaan dana BOS ARKAS tahun anggaran 2023, Kepala SMKS Pembangunan Swadaya, Ardina Khoirunnisa Nasution, enggan memberikan keterangan dan tanggapan. Penolakan ini memicu spekulasi lebih lanjut dan meningkatkan kecurigaan tentang potensi penyalahgunaan dana BOS di sekolah tersebut.
K.Saleh Siregar S.Pd., M.Pd., seorang pemerhati pendidikan di Kota Padangsidimpuan, menyampaikan keprihatinannya terkait situasi ini. Menurut Saleh, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan siswa.
“Penolakan pihak sekolah untuk memberikan informasi terkait penggunaan dana BOS menimbulkan pertanyaan serius. Seharusnya, setiap sekolah dapat secara terbuka memaparkan penggunaan anggaran yang telah diberikan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tetap terjaga,” ujar Saleh.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah serta pihak berwenang seharusnya proaktif dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan dana BOS di setiap sekolah, terutama di sekolah-sekolah swasta. “Jika memang ada indikasi penyimpangan, investigasi menyeluruh harus dilakukan agar penyelewengan dana pendidikan dapat dicegah sejak dini,” tegasnya.
Saleh berharap agar kejadian seperti ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, baik sekolah, pemerintah, maupun masyarakat. Ia menekankan pentingnya integritas dalam mengelola dana pendidikan yang menyangkut masa depan generasi muda.
“Kami berharap pengelolaan dana BOS di SMK swasta maupun negeri bisa lebih transparan dan akuntabel. Semua pihak harus bersama-sama menjaga kejujuran dan ketulusan dalam mengelola anggaran yang ditujukan untuk pendidikan. Ini bukan hanya demi reputasi sekolah, tetapi juga untuk kesejahteraan siswa yang seharusnya mendapatkan haknya dengan layak,” tutupnya.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan keterbukaan informasi, diharapkan kejadian serupa dapat dicegah, serta pendidikan di Kota Padangsidimpuan dapat berkembang dengan dukungan yang sehat dan bertanggung jawab.
(P.Harahap)
