Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas Mendapat Nilai “A” Terbaik di Jateng
Banyumas,- jurnalpolisi.id
Pemerintah Kabupaten Banyumas memperoleh penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam gelaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2024 di Jakarta, Rabu (02/10). Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali meraih predikat “A” atau memuaskan dengan nilai 81,79.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadie mengatakan Pemkab Banyumas kembali mendapatkan nilai A dengan nilai 81,79 yang berarti meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2024 ini Pemerintah Kabupaten Banyumas kembali berhasil meraih predikat A dengan nilai 81,79. Nilai ini meningkat dibandingkan nilai SAKIP tahun 2023 yakni 80,53.
“Nilai Banyumas untuk SAKIP 2024 kembali tertinggi dan satu satunya di Jawa Tengah yang mendapat A,” katanya.
Agus menambahkan bahwa dalam penerapan SAKIP tidaklah mudah, karena banyak hal yang mesti dipenuhi terkait peningkatan kinerja pemerintahan. Efektivitas kegiatan juga diukur dengan orientasi keberhasilan kinerja, bukan semata-mata soal anggaran.
“SAKIP ini bukan seperti lomba atau kompetisi, tapi sejauh mana daerah memanfaatkan anggarannya secara efektif, dari perencanaan penganggaran dan pelaporan dan punya target dan hasil kerja keras, serta kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Agus mengaku bangga atas raihan prestasi ini, yang merupakan hasil kerja sama dari seluruh komponen dengan terus berupaya membudayakan kerja keras dan akuntabel yang optimal.
Pada kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2024 ini dihadiri langsung oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini dan Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto.
Dalam sambutannya, Menteri Anas mengatakan capaian SAKIP dalam 10 tahun terakhir (2014-2023) menunjukkan tren yang positif. Pergerakan positif ini terlihat dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
“Hal ini menggambarkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang lebih transparan dan berorientasi hasil,” katanya.
( Arif JPN )
