Denmark Memandang Rencana Otonomi Maroko 2007 sebagai Dasar Terbaik untuk Solusi atas Sengketa Sahara Barat
New York – jurnalpolisi.id
Denmark menganggap rencana otonomi yang diajukan Maroko pada tahun 2007 sebagai sebuah kontribusi serius dan kredibel bagi penyelesaian sengketa Sahara Barat yang sedang berproses di PBB. Proposal otonomi khusus Maroko dapat dijadikan sebagai dasar yang baik untuk solusi damai dalam mendukung penerapan otonomi wilayah Sahara Barat di bawah kedaulatan Maroko.
Hal ini dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, dalam sebuah Komunike Bersama, Kamis, 26 September 2024. “Denmark menganggap Rencana Otonomi yang diajukan Maroko pada tahun 2007 sebagai kontribusi serius dan kredibel bagi proses di PBB yang sedang berlangsung saat ini, dan sebagai dasar yang baik untuk solusi yang disepakati antara semua pihak,” kata Rasmussen.
Komunike Bersama tersebut diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, M. Nasser Bourita, dengan Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, di sela-sela sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.
Kedua menteri juga menegaskan kembali dukungan mereka terhadap proses yang dipimpin PBB dan terhadap Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk Wilayah Sahara Barat, Staffan de Mistura, dalam upayanya untuk mencapai solusi damai dan dapat diterima bersama atas konflik di wilayah tersebut, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Posisi baru Denmark sejalan dengan momentum internasional yang dihasilkan oleh Raja Maroko, King Mohammed VI, dalam mendukung rencana otonomi dan kedaulatan Maroko atas Sahara. Hal ini menegaskan trend mendasar di Eropa dan di semua wilayah benua, Afrika dan Eropa, tersebut. (PERSISMA/Red)
Sumber: MAP
