Fraksi PAN DPRD Binjai Adil Putra, ST, Kritis Soroti Masalah PAD Dan Keuangan Pemko Binjai
BINJAI-jurnalpolisi.id
Jurnal polisi id Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN ) Kota Binjai di DPRD, akan tetap komit menyoroti masalah Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kota Binjai yang kini sedang bermasalah dan sedang dipansuskan di DPRD Binjai, mengingat target PAD Kota Binjai untuk Tahun 2022 lalu hanya tercapai sekitar 40 persen.
Dan hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Fraksi PAN Binjai melalui juri bicara dalam sidang Paripurna belum lama ini tentang tata kelola keuangan Pemko Binjai dan kota Binjai turun dari WTP kini hanya meraih WDP hasil audit BPK RI.
Hal tersebut dikatakan oleh Adil Putra, ST anggota DPRD Binjai dari FPAN yang juga Sekretaris DPC PAN Kota Binjai kepada Wartawan di kediamannya, Sabtu malam ( 16/07/2023 ).
Lebih lanjur menurut anggota DPRD Binjai yang dikenal vokal dan kritis berlatar belakang Arsitektur ini, juga memaparkan pihak DPRD Binjai termasuk melakukan kegiatan RDP atau Pansus PAD kota Binjai dengan pihak BPKPAD Binjai, terkesan ada yang ditutup-tutupi atau selalu berubah terkait dengan hasil target PAD yang dikelola melalui BPKPAD ini, sehingga menimbulkan pertanyaan, ada apa ? tanyanya serius.
“ Pada prinsipnya, kita dari PAN termasuk saya sebagai anggota DPRD Binjai akan tetap mengejar agar masalah PAD dan tata kelola keuangan kota Binjai akan baik. Apalai terkait dengan hasil WDP bagi kota Binjai akan berdampak kepada masalah keuangan dari pusat. Hal ini serius, karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat kota Binjai pada umumnya, “ ujar anggota DPRD/Bacaleg Dapil Binjai Utara ini dengan serius.
Mencuatnya masalah ‘ Kas Kosong ‘ Pemko Binjai yang terus merebak, sejak beberapa bulan ini termasuk masalah yang kini menjadi masalah yang belum juga terselesaikan, adanya dana Kontraktor ( Rekanan ) di Kota Binjai yang belum bisa dibayar padahal pengerjaan proyek sudah selesai di Tahun 2022 yang lalu, hingga sekarang belum dibayar termasuk di Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan dan DLH diperkirakan jumlahnya mencapai puluhan miliar, dengan alasan Kas kosong. Namun sayang aparat Hukum di kota ini terkesan tutup mata, ada apa ? Tanya sejumlah sumber. Sementara itu Kepala BPKPAD Binjai Erwin Toga beberapa kali hendak ditemui, belum berhasil dikonfirmasi di kantornya(Sahrul)
