Anita Yasmin Pimpin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari
Batanghari – jurnalpolisi.id
Sidang paripurna DPRD Batang Hari yang di gelar pasar hari selasa (13/06/2023)sorot beberapa item terutama temuan BPK provinsi Jambi atas iuran BPJS.
Sebab dari LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 lalu, terdapat beberapa item kegiatan Pemkab Batang Hari yang menjadi catatan atau temuan hingga menuai sorotan dari anggota DPRD Batang Hari.
Bahkan hasil audit dari LHP BPK tersebut, menuai sorotan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin. Menurutnya, beberapa catatan yang di rekomendasikan oleh BPK, wajib di tindaklanjuti. “Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mendapat Opini WTP. Namun memang seperti biasa, kita kan ada beberapa catatan dari BPK dan ini wajib hukumya untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Anita Yasmin menilai, pihak Pemerintah Daerah bersama pihak Legislatif di daerah setempat perlu membahas beberapa catatan tersebut secara serius. “Nah beberapa item ini nantinya perlu dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar). Untuk terus memantau hal ini berjalan sesuai perundang-undangan,”sebutnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun membeberkan, beberapa dari catatan dari hasil audit BPK tersebut yakni termasuk kegiatan yang bersumber dari Dana Pinjaman Daerah. “Beberapa kegiatan pinjaman daerah yang kurang volume. Kemudian ada beberapa masalah BPJS, yang potongan BPJS itu terhadap Pegawai,” bebernya.
Tak hanya itu, persoalan Honorarium dan juga Aset Milik Pemkab Batanghari juga masuk dalam catatan BPK RI Perwakilan Jambi itu. “Ada yang tidak bergerak ya. Ada beberapa aset tanah Pemda yang mungkin berkaitan dengan sertifikatnya,kata Anita yasmin Ketua DPRD Batang Hari.(S)
