Di Acara Musrembang Provinsi Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Paulus Waterpauw Sampaikan Hal ini.
Manokwari – jurnalpolisi.id
Kegiatan Musrembang Provinsi Papua barat itu Berlangsung di Aula Hotel Aston Niu yang Di hadiri Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Paulus Waterpauw, Letnan Jenderal TNI (purn) jeffry Apoly rahawarin, Deputi bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan negara RI, Drs Staf Ahli Metri badang pemerataan dan kewilayahan Kementrian perencanaan pembangunan nasional atau BAPENAS RI, Dr Luky Alfirman S.T MA, dirjen penngembangan kementrian Kekurangan RI, Purwadhi Adiputranto kepala kantor Dirjen perbendaharaan provinsi Papua barat Kamis 04/05/2023.
Kata, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Paulus Waterpauw, pembangunan saat ini sangat kompleks. Dibutuhkan terobosan untuk merealisasikan semuanya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan lima pembangunan prioritas pada pelaksanaan musrembang 2024. Selain kemiskinan ekstrem, ada 4 ‘PR’ berat yang harus dituntaskan hingga 2024.
“sehingga dengan Mempertimbangkan tantangan yang saya sampaikan itu, serta menyelaraskan tema dan program prioritas nasional maka melalui tema ini, provinsi papua barat menetapkan lima prioritas pembangunan tahun 2024,” Tutur Waterpauw.
Dengan Melibatkan lima pembangunan prioritas, di antaranya pertama peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia. kedua peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung kualitas pelayanan publik, Ketiga peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, keempat percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan kelima percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
Ia mengungkapkan, dengan menetapkan prioritas pembangunan, pemerintah juga membuat perkiraan dan target yang realistis dalam RKPD 2023. Target ini berpedoman pada RPD Papua Barat 2023 – 2026.
Orang no Satu di Provinsi Papua Barat itu menjelaskan capaian pembangunan Provinsi Papua Barat pertama yakni laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,01 persen. Pada tahun 2022 naik sebesar 1,5 persen dari tahun 2021 yaitu -0,51 persen, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 3,00 persen.
Selain itu lebih lanjut Waterpauw menjelaskan bahwa, persentase tingkat kemiskinan sebesar 21,33 persen pada tahun 2022, menurun sebesar 0,51persen dari tahun 2021 yaitu 21,84 persen. Target sasaran pada tahun 2023 sebesar 21,00 persen.
Rasio ini sebesar 0,381 persen pada tahun 2022. Angka ini tetap dari tahun 2021 yaitu
0,381 persen dengan target sasaran pada tahun 2023 sebesar 0,373 persen.
Pada tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,37 persen pada tahun 2022 turun sebesar 0,47 persen pada dari tahun 2021 yaitu 5,84 persen. Target sasaran pada tahun 2023 sebesar 5,00 persen.
Pihaknya juga mengatakan Sementara tingkat emisi GRK lahan dan kehutanan 5.344.043 tco2/tahun pada tahun 2021. Target sasaran pada tahun 2023 sebesar 3.740.830 tco2/tahun. Pungkasnya
(Buce JPN)
