Geger…!!! Diduga Keras PWI dan Dewan Pers di Balik Kriminalisasi Ketum PPWI
Juni 7, 2022
Lampung Timur – jurnalpolisi.id
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Pers terindikasi kuat berada di balik proses kriminalisasi Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA. Dugaan tersebut muncul berdasarkan adanya keterangan saksi ahli pidana yang dihadirkan JPU dalam sidang ke-7 kasus perobohan papan bunga di PN Sukadana, Lampung Timur, Senin, 6 Juni 2022.
Hal itu disampaikan oleh Ketum PPWI, Wilson Lalengke, yang didudukan sebagai pesakitan kasus ini kepada jaringan media se tanah air usai mengikuti persidangan. “Dari persidangan hari ini, Senin, 6 Juni 2022, di PN Sukadana, terungkap fakta bahwa diduga kuat PWI dan Dewan Pers berada di balik kriminalisasi terhadap saya dan kawan-kawan. Indikasi itu terlihat dari keterangan saksi ahli pidana dari JPU, Eddy Rifai, yang membawa-bawa nama PWI dan Dewan Pers dalam keterangannya soal UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.
Eddy Rifai (60) yang merupakan dosen di Universitas Negeri Lampung ini, sambung Wilson Lalengke, menyampaikan di persidangan bahwa semua orang yang bukan anggota PWI dan tidak terverifikasi menjadi konstituen Dewan Pers dianggap bukan wartawan dan tidak boleh menggunakan UU Pers. “Saksi ahli Eddy Rifai itu juga sempat mengeluarkan pernyataan bahwa karena saya dan PPWI selalu menggaungkan pembubaran Dewan Pers dan menolak UKW Dewan Pers, maka saya tidak dilindungi Undang-Undang Pers,” tambah tokoh pers nasional ini.
Menanggapi keterangan Eddy Rifai yang sebenarnya melenceng dari substansi kehadirannya sebagai saksi ahli pidana terkait kasus perobohan papan bunga yang terjadi di Mapolres Lampung Timur beberapa waktu lalu tersebut, Wilson Lalengke mengatakan di persidangan itu bahwa saksi ahli Eddy Rifai tidak memahami esensi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Ia kemudian meminta agar Eddy Rifai menunjukkan pasal mana di dalam UU Pers tersebut yang memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk melakukan verifikasi dan UKW.
Selain itu, Wilson Lalengke juga menegaskan kepada saksi ahli Eddy Rifai agar tidak membawa-bawa kepentingan pribadi atau kelompoknya dalam persidangan yang sedang digelar saat itu. “Saksi ahli Eddy Rifai sempat keceplosan bicara bahwa dia mantan pengurus PWI Lampung selama lima tahun, dia juga pimred sebuah media di Bandar Lampung. Jadi, saya tegaskan ke saksi ahli itu agar jangan bawa-bawa interest pribadi dan kelompoknya ke persidangan ini. Saya juga langsung meminta Majelis Hakim untuk mencatat hal tersebut,” urai trainer yang sudah melatih ribuan anggota TNI-Polri, mahasiswa, PNS, dosen/guru, LSM, wartawan dan masyarakat umum di bidang jurnalistik ini.
Untuk diketahui, pada persidangan ke-7 ini JPU hanya mampu menghadirkan satu saksi dari dua orang saksi ahli yang dijanjikan untuk hadir. Saksi ahli yang hadir adalah Dr. Eddy Rifai, SH, MH, seorang ahli pidana yang merupakan dosen PNS di Universitas Negeri Lampung. Sementara yang tidak dapat hadir adalah Octa Reny Setiawati, S.Psi, M.Psi, seorang psikolog dan dosen di sebuah universitas di Bandar Lampung.
Seperti halnya para saksi yang sudah dihadirkan dalam persidangan-persidangan terdahulu, ternyata saksi ahli Eddy Rifai tidak steril dari dugaan memberikan keterangan palsu atau bohong di BAP-nya. Salah satunya adalah keterangan Eddy Rifai dalam BAP yang menyatakan: “… berdasarkan keterangan Ahli Psikologi menyatakan bahwa saudara Syarifudin mengalami trauma psikis.”
“Namun di persidangan Eddy Rifai mengaku dia tidak melihat hasil pemeriksaan Ahli Psikologi karena masih dalam proses, belum selesai dibuat. Keterangan soal Syarifudin mengalami trauma psikis itu dia dapatkan dari keterangan penyidik dan informasi dari Syarifudin melalui telepon,” jelas Ketua Penasehat Hukum (PH) Wilson Lalengke, Advokat Ujang Kosasih, SH kepada wartawan usai persidangan, Senin, 6 Juni 2022.
Ketum PPWI, Wilson Lalengke, saat diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk bertanya kepada saksi ahli, menegaskan secara blak-blakan bahwa saksi ahli Eddy Rifai semestinya tidak mengatakan berdasarkan keterangan Ahli Psikologi. “Seharusnya, yang benar adalah Prof. Eddy Rifai katakan saja di BAP ‘berdasarkan keterangan penyidik, bukan keterangan Ahli Psikologi’. Keterangan di BAP ini masuk kategori sebagai kebohongan,” sergah lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris, ini mempertanyakan kebenaran keterangan ahli pidana itu dalam BAP-nya.
Wilson Lalengke selanjutnya meminta tanggapan dari Eddy Rifai terkait ketidak-sesuaian keterangan di BAP dengan fakta sesungguhnya. Tapi saksi ahli ini tidak bisa menjawab dan memilih tidak memberikan respon atas kejanggalan atau keterangan bohong itu.
Selain itu, muncul fakta mengejutkan dari saksi bergelar doktor ini terkait keterangan di BAP-nya yang mengatakan bahwa Wilson Lalengke dapat dijerat dengan Pasal 335 KUHP (kekerasan dengan ancaman) karena tokoh pers nasional itu dinilainya tidak punya hak memanggil dan menanyai polisi Syarifudin. “Pelaku tidak mempunyai hak, tidak berhak, atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, dalam hal ini perbuatan Wilson Lalengke tidak mempunyai hak bertanya kepada Syarifudin (yang mempunyai hak adalah pimpinan Syarifudin),” terang ahli pidana Eddy Rifai dalam BAP-nya pada poin nomor 29.
Menjawab tuduhan ‘tidak mempunyai hak bertanya’ itulah yang kemudian menimbulkan sejumlah pertanyaan dari PH Wilson Lalengke kepada saksi ahli Eddy Rifai terkait hak Ketum PPWI itu untuk bertanya kepada Syarifudin, staf humas Polres Lampung Timur yang ada di lokasi kejadian. Keterangan saksi ahli itu selanjutnya merembet ke persoalan verifikasi dan UKW Dewan Pers serta keharusan menjadi anggota PWI untuk diakui sebagai wartawan.
“Eddy Rifai itu tidak sadar diri, dia itu sebenarnya berprofesi sebagai dosen PNS atau wartawan profesional? Dengan keterangan di persidangan hari ini, dia secara terang-terangan membuka boroknya sendiri, benar-benar konyol..!” celutuk Wilson Lalengke dalam hati.
Walaupun keterangan saksi ahli pidana dari JPU, Dr. Eddy Rifai, itu dihadirkan untuk memperkuat dakwaan Jaksa, namun kehadirannya justru memberikan sesuatu keterangan yang memperkuat posisi terdakwa Wilson Lalengke dan dua rekannya, Edi Suryadi dan Sunarso. Pasalnya, dalam keterangannya terkait video yang dihadirkan di persidangan oleh penyidik dan JPU, Eddy Rifai menjelaskan bahwa video itu bukan berfungsi sebagai alat bukti dalam kasus perobohan papan bunga yang merupakan delik pidana umum.
“Poin pentingnya adalah ahli pidana Eddy Rifai mengatakan di persidangan bahwa dua vidio yang dijadikan alat bukti dipersidangan oleh JPU itu hanya petunjuk, bukan alat bukti yang sah. Saat video itu akan diputar di persidangan tadi, saksi ahli juga menolak diputarkan, dia tidak mau melihatnya,” terang Advokat Ujang Kosasih, S.H. yang didampingi oleh rekannya, Advokat Heryanrico Silitonga, S.H., T.L.A., C.L.A.
Ahli pidana Eddy Rifai, tambah Ujang Kosasih, menjelaskan bahwa jika sebuah video akan digunakan sebagai alat bukti di persidangan, maka harus melalui proses uji digital forensik terlebih dahulu untuk menguji keaslian video tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Tim PH, yang selama persidangan-persidangan menolak untuk melihat video dari JPU saat diputar di persidangan akibat belum melalui uji digital forensik.
Poin penting lainnya dari keterangan saksi ahli, demikian Ujang Kosasih dan Heryanrico Silitonga, Eddy Rifai menerangkan bahwa penerapan Pasal 406 KUHP (pengrusakan) dalam kasus perobohan papan bunga ini tidak tepat. “Menurut ahli tidak masuk, tidak memenuhi unsur pidananya,” kata kedua advokat handal dari PPWI Nasional itu.
Berdasarkan keterangan ahli pidana tersebut disimpulkan bahwa semua keterangan ahli dan saksi-saksi yang didasarkan pada video (yang diperlihatkan penyidik saat di-BAP – red) harus dikesampingkan atau tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum. “Jadi, semua pendapat ahli yang berdasarkan pengamatan video yang tidak diperiksa melalui proses uji digital forensik dikesampingkan,” pungkas Advokat Ujang Kosasih.
Persidangan berikutnya (sidang ke-8) akan digelar pada hari Selasa, 7 Juni 2022, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari terdakwa. (TIM/Red)
