Pergantian Kekuasaan di Aceh Tak Menghasilkan Apa-Apa
Aceh – jurnalpolisi.id
Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny H, berpendapat bahwa pergantian kekuasaan di Aceh, khususnya pada beberapa periode terakhir seolah tidak menghasilkan apa – apa sebagaimana harapan dari mayoritas rakyat Aceh.
Aktivis HAM Aceh itu mengatakan bahwa pergulatan kekuasaan dan kepemimpinan di Aceh selama ini justru sangat mengecewakan segenap rakyat Aceh, bahkan tidak sedikit pun menggambarkan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana yang diimpikan.
“Pergantian kekuasaan beberapa periode belakangan ini terbukti tidak menghasilkan apa-apa, mimpi-mimpi keadilan dan kesejahteraan hanya jadi kenyataan di kelas penguasa dan kroni – kroninya, selebihnya hanya menyisakan luka dan kekecewaan bagi mayoritas rakyat Aceh,” kata Ronny Minggu 5 Juni 2022.
Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu menuding wajah kepemimpinan di semua lini di Aceh, baik provinsi maupun kabupaten – kota, legislatif maupun eksekutif selama ini hanya diselimuti drama kepemimpinan dan disinyalir penuh aroma busuk
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
“Semuanya penuh drama, janji-janji palsu tentang keadilan dan kesejahteraan, tapi nyatanya Korupsi, Kolusi, Nepotisme merajalela dan kerap jadi tontonan bagi rakyat Aceh, bayangkan saja, janji-janji politik tidak terbukti, yang disaksikan rakyat justru permainan-permainan kotor eksekutif diduga hampir menggerayangi segala lini, begitu juga aroma busuk permainan di pokir atau aspirasi dewan semua tingkatan, jatah rakyat pun diembat,” ketus putera Idi Rayeuk, Aceh Timur itu.
Dia pun kembali menuding kepemimpinan di Aceh dalam beberapa periode belakangan ini telah nyata – nyata gagal mensejahterakan rakyat Aceh. Elit Aceh menurutnya lebih sibuk memperkaya diri dan kelompoknya, dibalik topeng yang mengatasnamakan kepentingan rakyat Aceh.
“Mereka semua dari gubernur hingga bupati juga di legislatif, gagal mensejahterakan dan membahagiakan rakyat Aceh, yang ada hanya tontonan layaknya sinetron yang berujung pada sandiwara pemenuhan kepentingan mereka sendiri, sampai berakhirnya masa jabatan mereka dengan tanpa kejelasan sama sekali,” sebutnya.
Menurut Ronny, secuil program pemerintah yang dirasakan rakyat Aceh secara langsung selama ini, lebih ke program yang digelontorkan pemerintah pusat, bahkan program – program itu pun menurutnya tak luput dari berbagai dugaan penyimpangan di daerah.
“Kalau pun ada yang dapat dirasakan masyarakat selama ini, ya itulah yang secuil itu, seperti BLT, PKH, dana desa dan lainnya yang digelontorkan pemerintah pusat, itu pun tak luput dari keributan, polemik dan bermacam dugaan penyimpangan,” pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
(Zbn)
