Di Tengah Banjir, Mobil Pengantin Padangsidimpuan Tuai Kritik
Padangsidimpuan, jurnalpolisi.id
Pemerintah Kota Padangsidimpuan meluncurkan program mobil pengantin gratis untuk warga pada Jumat pekan lalu.
Namun, alih-alih menuai pujian, inisiatif ini justru dibanjiri kritik. Pasalnya, program ini hadir di tengah kondisi darurat pascabanjir yang masih melumpuhkan sebagian wilayah kota.
Kritik tajam datang dari Ketua Umum Lembaga Riset Pembangunan Daerah Bangsa Institute Tabagsel, AJ Siagian.
Ia menyebut program mobil pengantin sebagai langkah yang tak sensitif terhadap penderitaan warga yang tengah berjuang memulihkan diri dari bencana.
“Ini bukan sekadar kebijakan tak tepat sasaran, ini bentuk nyata dari hilangnya kepekaan. Rakyat masih tidur beralaskan tikar, tapi pemerintah malah sibuk soal mobil pengantin. Di mana empatinya?” kata AJ Siagian kepada Tempo, Selasa, 15 April 2025.
Program mobil pengantin tersebut diumumkan melalui unggahan akun resmi Facebook Padangsidimpuan Prokopim pada 11 April.
Dalam unggahan itu, Pemkot menyebutkan armada yang digunakan merupakan mobil dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe dan Harry Pahlevi Harahap.
Kendaraan itu disebut sebagai simbol restu dan dukungan pemerintah terhadap momen bahagia warganya.
Namun, AJ Siagian menilai peluncuran program seremonial semacam ini tidak tepat waktu. Menurut dia, masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan logistik, tempat tinggal darurat, serta akses terhadap air bersih.
“Prioritas seharusnya difokuskan pada perbaikan infrastruktur dan dukungan pascabencana. Jangan sampai niat baik justru melukai perasaan para korban yang belum tersentuh bantuan,” ujarnya.
Pemkot Padangsidimpuan menyebut program ini sebagai bagian dari semangat “APBD untuk Rakyat”.
Program ditujukan bagi calon pengantin yang berdomisili di kota tersebut, cukup dengan mengirimkan formulir pendaftaran secara daring ke panitia.
Meski berniat mendekatkan diri dengan masyarakat, program ini memicu pertanyaan besar soal penentuan skala prioritas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkot Padangsidimpuan menanggapi kritik yang berkembang.(P.Harahap)
