Seleksi P3K Picu Kontroversi, Honorer Kesehatan Tapteng Turun ke Jalan
Tapanuli Tengah, jurnalpolisi.id
Ratusan pegawai honorer Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Kesehatan, Senin (13/1/2025). Mereka menuntut keadilan atas hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2024 yang dianggap tidak adil dan terkesan ada permainan dalam proses seleksi.
Aksi yang berlangsung sejak pagi ini dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan Satpol PP Tapteng. Para pengunjuk rasa memulai aksi dengan orasi di depan Kantor Dinas Kesehatan. Mereka membawa sound system yang terpasang di atas mobil pick-up, dengan sejumlah perwakilan menyampaikan tuntutan secara bergantian. Dalam orasi mereka, para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah memperhatikan nasib tenaga honorer yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di berbagai daerah.
“Kita ketahui bahwa ujung tombak di setiap dinas dan instansi pemerintahan itu adalah tenaga honorer, dan itu tidak bisa dipungkiri. Jadi untuk itu, kami memohon agar pemerintah bisa memperhatikan nasib kami, status kami, kesejahteraan kami juga, serta kami ini jangan lagi dianggap kelas dua selalu,” ujar Hutauruk, salah satu orator yang juga tenaga honorer di Dinas Kesehatan Tapteng.
Setelah berorasi di depan Kantor Dinas Kesehatan, para pengunjuk rasa melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Tapteng dan Kantor Bupati Tapteng. Di dua lokasi tersebut, mereka kembali menyampaikan tuntutan yang sama, yaitu meminta pemerintah meninjau ulang hasil seleksi P3K dan memberikan prioritas kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Para peserta unjuk rasa juga mengecam pemerintah yang meloloskan beberapa tenaga kesehatan yang masih muda dan belum berpengalaman, sementara mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun tidak diluluskan.
“Kita kesal juga, mengapa bisa lolos yang masih seumuran jagung kerja, tapi kita yang sudah bertahun-tahun mengabdi bahkan tidak diluluskan,” ujar salah satu pengunjuk rasa.
Selain menyampaikan tuntutan, massa aksi juga membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan protes mereka, seperti, “Kami Mengabdi, Jangan Sia-siakan Jasa Kami!” dan “Tenaga Honorer Bukan Kelas Dua!”. Beberapa dari mereka bahkan membawa dokumen pengabdian sebagai bukti kontribusi selama ini.
Pihak pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi ini. Sementara itu, Pj. Bupati Tapteng dikabarkan telah mengadakan pertemuan dengan perwakilan pengunjuk rasa untuk mendengarkan aspirasi mereka. Namun, hingga berita ini diturunkan, hasil dari pertemuan tersebut belum diketahui.
Aksi ini menjadi sorotan publik, mengingat isu tenaga honorer merupakan persoalan nasional yang belum terselesaikan. Banyak tenaga honorer di berbagai sektor, termasuk kesehatan dan pendidikan, menghadapi ketidakpastian status kepegawaian dan kesejahteraan meskipun telah lama mengabdi.
Demonstrasi ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk segera menyelesaikan persoalan tenaga honorer, terutama dalam proses seleksi yang transparan dan adil. Jika tidak, konflik semacam ini diprediksi akan terus meluas di berbagai daerah lainnya.(P.Harahap)
