Ratusan Honorer mengelar Aksi di Depan Kantor Bupati Aceh Utara, Tuntut Kepastian Pengangkatan PPPK
ACEH UTARA – jurnalpolisi.id
Ratusan tenaga honorer R2 dan R3 dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Aceh Utara, meliputi guru, tenaga kesehatan, personel BPBD, dan lainnya, melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Aceh Utara, Landing, Kecamatan Lhoksukon, Senin, 13 Januari 2025. Mereka menuntut peningkatan status menjadi pegawai penuh waktu.
Juru bicara Aksi Damai, Yoan Puja Keusuma mengatakan para honorer yang hadir berasal dari tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan teknis.
Mereka meminta pemerintah untuk mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan, guna menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan.
“Kami mengabdi sudah 18 tahun hingga 20 tahun, tapi nasib kami seperti tidak ada yang peduli dalam pelayanan publik. Seharusnya pemerintah memberikan peluang aturan khusus untuk para tenaga honorer ini yang telah mengabdi puluhan tahun,” kata Yoan kepada wartawan.
Terlebih saat pandemi Covid-19, lanjut Yoan, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan untuk berjuang. Selain itu, personel BPBD bekerja keras dalam penanggulangan bencana alam di wilayah Aceh Utara yang rawan banjir. Begitu pula tenaga guru honorer banyak jasanya untuk mendidik anak-anak di sekolah, terkadang gaji pun tidak seberapa tetapi mereka tetap mengabdi demi anak bangsa.
PJ Sekda Aceh Utara, Dayan Albar, menjelaskan bahwa data honorer kategori R2 dan R3 telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dia juga berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
Berdasarkan data, jumlah tenaga honorer kategori R2 di Aceh Utara mencapai 99 orang, sementara kategori R3 sebanyak 1.177 orang. Total tersebut mencakup tenaga guru, teknis, dan kesehatan.
“Kami sudah membicarakan masalah ini dengan tim kabupaten. Kami juga akan mengirimkan surat ke pusat agar honorer R2 dan R3 diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK,” katanya.
