Presiden Prabowo Terima IHPS I 2024, BPK Berikan Opini WTP untuk LKPP 2023
JAKARTA – jurnalpolisi.id
Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (02/01/2025). Laporan tersebut menyajikan temuan-temuan serta upaya perbaikan dalam tata kelola keuangan negara, termasuk evaluasi pengelolaan keuangan pemerintah pusat selama semester pertama 2024.
Berdasarkan IHPS I 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, yang mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) serta satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Namun, empat LKKL yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pangan Nasional, mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Selain itu, BPK memberikan penghargaan kepada pemerintah atas kerja sama yang terjalin baik dalam mendukung prinsip good governance, khususnya terkait pengelolaan anggaran selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. BPK juga mengapresiasi penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi serta penunjukan kementerian/lembaga pengampu pelaksanaan anggaran tahun 2024.
“Terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin untuk mewujudkan cita-cita bangsa, dengan berlandaskan prinsip good governance,” ujar Isma Yatun dalam keterangannya.
Dalam kesempatan tersebut, Isma Yatun juga memaparkan peran BPK di kancah internasional, termasuk kiprahnya sebagai auditor eksternal untuk berbagai organisasi dunia seperti badan-badan khusus PBB dan UN Panel of External Auditors. Untuk memperkuat peran Indonesia di dunia internasional, BPK juga meminta dukungan Presiden Prabowo dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032. Proses pemilihan anggota UN BOA akan dilakukan pada Maret 2025 dan diputuskan oleh Sidang Umum PBB pada November 2025 mendatang.
Dengan diterimanya IHPS I 2024, baik pemerintah maupun BPK berkomitmen untuk terus bersinergi dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, sementara Ketua BPK Isma Yatun hadir bersama sejumlah anggota BPK lainnya.
Elroy
