DPRD Ultimatum Dishub Kota Bogor untuk Susun Skenario Pendanaan BisKita
Kota Bogor, jurnalpolisi.id
Nasib keberlanjutan program BisKita Trans Pakuan mendapatkan sorotan tajam dari DPRD Kota Bogor, pasca Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bahwa pemerintah pusat tidak akan lagi memperpanjang subsidi.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy pun memberikan tekanan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor agar segera menyiapkan skenario pendanaan program BisKita.
Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian terkait keberlanjutan program BisKita.
“Semua skenario, kajian teknokrat dan sistem pelayanan harus segera disiapkan. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan pernyataan dan kita harus bersiap,” kata Rusli, Rabu (15/1/2025).
Rusli mengingatkan kepada Dishub agar dalam penyusunan kajian dan perencanaan harus mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.
Rusli pun menjelaskan di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 terutama ayat (1) Pasal 91, mengamanatkan Pemerintah Kota Bogor untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
Sehingga keberadaan BisKita dianggap sudah sesuai dengan amanat Perda. Hanya saja Rusli menganggap perlu adanya optimalisasi seperti memastikan integrasi kendaraan antar koridor dan menyelaraskan dengan program rerouting angkot yang sudah eksisting.
“Kalau memang tidak bisa menyusun, tinggal mencontek saja ke Jakarta terkait pengelolaan Trans Jakarta. Jika ada hal-hal yang bagus untuk ditirukan tidak salah juga. Yang penting masyarakat terlayani kebutuhan dasarnya,” tegas Rusli.
Lebih lanjut, Rusli pun meminta Dishub Kota Bogor agar kembali menggandeng Organda Kota Bogor dalam menyiapkan operasional BisKita. Hal tersebut bertujuan agar semua badan hukum transportasi yang ada di Kota Bogor ikut terlibat, sehingga tidak ada konflik horizontal yang terjadi, sekaligus memperlancar proses perencanaan transportasi di Kota Bogor.
“Jadi semua pemilik angkot, koperasi, badan hukum transportasi ikut terlibat. Ini program yang baik dan membutuhkan dukungan semua pihak, sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan perlu merangkul semua stakeholder,” ujar Rusli.
Masalah transportasi di Kota Bogor dinilai oleh Rusli seperti penyakit yang sudah menyebar ke semua organ tubuh. Sebab, jika berkaca ke perencanaan transportasi Kota Bogor 10 tahun ke belakang, tidak ada program yang berjalan dengan baik. Semuanya manis di awal tetapi menguap entah ke mana di akhir perjalanan.
Ia tidak mau program BisKita yang sudah diperjuangkan bersama-sama antara Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor harus menghilang tanpa jejak seperti program Trans Pakuan yang diinisiasi oleh PDTJ.
Sehingga ia berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin mau membenahi persoalan transportasi dengan cara memasukkan program-program komprehensif ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“RPJPD kan sudah ada, di dalamnya berbunyi bahwa penataan transportasi membutuhkan Rencana Induk Transportasi. Semoga program-program penataan transportasi bisa dituangkan di dalam RPJMD nantinya,” kata Rusli.
Terakhir, Rusli mengapresiasi Pj. Wali Kota Bogor yang selama ini berkordinasi dengan DPRD untuk memastikan keberlanjutan program BisKita. Hal tersebut dapat terlihat dengan sudah dianggarkannya Rp10 miliar melalui APBD 2025 dan akan ditambahkan Rp11 miliar di APBD Perubahan 2025 jika program BisKita bisa terlaksana dengan baik.
“Tentu kami selalu mendukung Pemkot Bogor dari sisi anggaran, asalkan sekua kajian dan perencanaan sudah matang. Semoga BisKita yang sudah dirindukan oleh masyarakat bisa kembali mengaspal dan kami dari DPRD akan memastikan hal tersebut,” pungkasnya.
(Kaperwil Bogor: Parlindungan,S.A.Md.Kep)
