Suap dan Formalitas Biang Kerok Rusaknya Proyek Dinas Pertanian Tapsel
Tapanuli Selatan, jurnalpolisi.id
Pengawasan sejumlah proyek Dinas Pertanian Tapanuli Selatan tahun anggaran 2023 hingga 2024 menjadi sorotan tajam. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan usaha tani, jalan pertanian, irigasi, hingga peningkatan dan pembangunan jalan di kawasan hutan lindung dilaporkan mengalami kerusakan parah meski baru selesai dikerjakan.
Salah satu contoh nyata ditemukan di Desa Sitaratoit, Kecamatan Angkola Barat. Berdasarkan pantauan investigasi LSM Bangsa Institute pada Selasa (17/12/2024), kondisi jalan usaha tani di desa tersebut sangat memprihatinkan meskipun pengerjaannya baru selesai tiga hari sebelumnya. “Pencoran jalan terlihat banyak mengandung sarang kerikil, dan permukaannya sudah retak di beberapa titik,” ujar tim investigasi.
Kepala Desa Sitaratoit, Mansyur Rambe, mengaku bersyukur atas pembangunan jalan tersebut karena akan mempermudah akses masyarakat ke lahan pertanian mereka. Namun, dia menegaskan hanya bertugas mengawasi pelaksanaan proyek di desanya tanpa campur tangan dalam teknis pengerjaan.
Lebih lanjut, indikasi lemahnya pengawasan tak lepas dari dugaan praktik suap yang melibatkan pihak Dinas Pertanian. Anggaran konsultansi perencanaan dan pengawasan yang dipercayakan kepada salah satu perusahaan penyedia jasa diduga menjadi sumber persoalan. Besarnya uang yang harus “disetorkan” ke oknum pejabat, termasuk Kepala Dinas Pertanian, diduga menyebabkan perencanaan hanya menjadi formalitas di atas kertas. Akibatnya, pengawasan di lapangan menjadi sekadar ritual belaka.
“Sebenarnya, jasa konsultansi yang dianggarkan hingga ratusan juta rupiah bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan proyek,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya. “Namun, konsultan pengawas hanya datang tiga atau empat kali selama proses pengerjaan, dan itu pun hanya untuk formalitas seperti pematokan pekerjaan dan serah terima sementara (PHO).”
Untuk mengonfirmasi permasalahan ini, awak media menghubungi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Tapanuli Selatan melalui pesan WhatsApp pada Senin (18/12/2024). Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak terkait.
Kondisi ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk mantan rekanan proyek di Tapanuli Selatan. “Memang pengawasan masih sangat kurang. Banyak proyek yang pengerjaannya dibiarkan asal-asalan tanpa kontrol yang memadai,” ujarnya.
Kegagalan dalam pengawasan ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara. Infrastruktur yang seharusnya mendukung peningkatan produktivitas pertanian malah menjadi beban baru karena kerusakannya terjadi dalam waktu singkat. Publik mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi dan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas buruknya pelaksanaan proyek ini.
(P.Harahap)
