Proyek Rabat Beton di Desa Sitaratoit Menuai Sorotan,Kualitas dan Transparansi Dipertanyakan
Tapanuli Selatan, jurnalpolisi.id
Pembangunan jalan usaha tani di Desa Sitaratoit, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, tengah menjadi perhatian. Proyek ini disoroti karena diduga memiliki kualitas yang tidak sesuai standar serta minimnya transparansi informasi kepada publik.
Pantauan lapangan pada Selasa (17/12/2024) mengungkapkan bahwa proyek ini tidak dilengkapi dengan papan informasi yang memuat detail pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ketiadaan papan nama proyek memicu pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan proyek.
Ketua Gerakan Mahasiswa Penyambung Lidah Rakyat Tabagsel, S.Siregar, menyayangkan hal tersebut. “Kami mencatat adanya pelanggaran transparansi, di mana masyarakat tidak diberikan informasi jelas terkait pelaksana proyek, anggaran, dan spesifikasinya,” tegasnya.
Berdasarkan investigasi di lokasi, permukaan rabat beton terlihat sudah mengalami keretakan meskipun proyek baru saja selesai. Ketebalan beton yang dinilai tidak sesuai standar konstruksi menjadi salah satu faktor yang memicu keraguan akan ketahanannya.
“Dari sisi kiri dan kanan jalan terlihat berongga, dan materialnya mudah terkelupas. Jika ini terus dibiarkan, jalan ini mungkin tidak mampu menahan beban kendaraan yang membawa hasil tani,” ungkap seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Kepala Desa Sitaratoit, Mansyur Rambe, menyambut baik pembangunan jalan ini karena mempermudah akses masyarakat ke lahan pertanian. Namun, ia menegaskan bahwa pihak desa hanya bertugas mengawasi pelaksanaan di lapangan tanpa ikut serta dalam aspek teknis proyek.(P.Harahap)
Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian Tapsel, Henry Hamdani Hasibuhan, mengonfirmasi bahwa pengawasan proyek dilakukan terbatas. “Tim pengawas datang tiga kali selama pelaksanaan proyek. Lokasi yang jauh menjadi salah satu kendala pengawasan intensif,” ujarnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah lebih serius dalam memastikan kualitas proyek infrastruktur. Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan proyek harus menjadi prioritas agar tidak ada kecurigaan atau dugaan praktik penyimpangan.
“Pembangunan jalan ini sangat penting bagi kami. Namun, kami ingin jaminan bahwa kualitasnya sesuai standar agar dapat digunakan dalam waktu lama,” ujar salah seorang petani di desa tersebut.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan evaluasi yang tepat, diharapkan proyek-proyek serupa ke depannya dapat terlaksana dengan lebih baik, baik dari segi transparansi maupun kualitas hasil pekerjaan.(P.Harahap)
