Indikasi Korupsi di MAN 1 Tapanuli Selatan, Bangsa Institute Desak KPK Terlibat
Tapanuli Selatan, jurnalpolisi.id
Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Nomor 025.04.575773/2023, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tapanuli Selatan menerima anggaran sebesar Rp.2.368.540.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengelolaan dan pembinaan pendidikan madrasah dengan pagu Rp.1.918.540.000 serta dukungan manajemen sebesar Rp.450.000.000.
Namun, alokasi anggaran itu kini diselimuti dugaan korupsi. Kepala Sekolah MAN 1 Tapanuli Selatan diduga terlibat laporan keuangan fiktif dan penyalahgunaan anggaran. Selain itu, muncul kabar bahwa kepala sekolah tersebut menyuap salah satu aktivis mahasiswa berinisial SS dengan nominal Rp.10.000.000 untuk meredam kritik terhadap institusinya.
Ketua LSM Bangsa Institute, Parlindungan Harahap, S.H., memberikan komentar tegas terkait isu ini. “Kami melihat ada indikasi pelanggaran serius dalam penggunaan anggaran ini. Jika dibiarkan, praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencoreng nama baik dunia pendidikan, khususnya madrasah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Parlindungan menyatakan bahwa pihaknya akan membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. “Saya akan membahas ini dengan Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tesa Mahardika, untuk memastikan kasus ini mendapatkan perhatian serius. Kami tidak ingin ada ruang bagi praktik korupsi di sektor pendidikan,” ujarnya.
Parlindungan juga mengingatkan bahwa dugaan suap kepada aktivis mahasiswa merupakan indikasi upaya membungkam suara kritis. “Hal ini sangat berbahaya. Mahasiswa seharusnya menjadi pengawas moral bangsa, bukan bagian dari masalah. Jika benar, ini adalah alarm bagi generasi muda untuk tidak terjebak dalam praktik seperti ini,” tambahnya.
Bangsa Institute menyerukan agar Kementerian Agama, Inspektorat, dan aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini. Keterlibatan KPK diharapkan dapat memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil, serta memberikan efek jera bagi pelaku. Masyarakat pun menantikan tindakan nyata untuk mengembalikan kepercayaan terhadap institusi pendidikan.(Team)
