Gelar Musrenbang, Bupati Ipuk Bahas Penguatan Program Perlindungan dan Pelayanan Pekerja Migran
BANYUWANGI – jurnalpolisi.id
Puluhan pegiat pekerja migran Banyuwangi menggelar Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) untuk menjaring masukan terkait penguatan layanan yang lebih inklusif bagi pekerja migran. Dalam Rembug tersebut, dihadiri langsung Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, pada Kamis (12/12/2024).
Rembug pekerja migran ini, diikuti puluhan kader desa peduli buruh migran (Desbumi), NGO pegiat pekerja migran, serta pemerintah desa yang menjadi kantong-kantong pekerja migran di Banyuwangi.
Koordinator Migrant Care Banyuwangi, Uut Rohmatin, mengatakan rembug ini digelar untuk memberikan masukan guna penguatan program Pemkab terkait perlindungan dan pelayanan Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) yang telah dijalankan. Selain itu, dalam rembug ini juga sebagai upaya menjaring aspirasi kebutuhan PMI dari wilayah untuk diteruskan ke pusat.
“Gagasan yang terjaring dari sini, akan kita usulkan kepada pemerintah pusat pada International Migrant Day yang akan berlangsung pertengahan Desember ini, untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pusat,” ujar Uut Rohmatin.
Berbagai masukan menjadi bahasan dalam rembug tersebut. Salah satunya datang dari Rohman Hadi Sucipto, koordinator advokasi Garda PMI (NGO pegiat PMI) yang mengusulkan pembentukan satgas perlindungan pekerja migran. Menurutnya, ini akan efektif untuk percepatan penanganan permasalahan Pekerjaan Migran Indonesia (PMI).
Aspirasi juga datang dari Siti Khotimah, yang mengusulkan dilaksanakannya sosialisasi parenting bagi keluarga PMI. Maraknya kasus yang menimpa anak PMI, seperti putus sekolah maupun menikah dini terjadi karena pergaulan bebas.
“Keluarga yang di rumah juga perlu kita beri edukasi, agar kejadian seperti ini tidak semakin meluas. Kami mohon, keluarga PMI menjadi perhatian utama agar diintervensi lebih,” ungkap Siti Khotimah.
Usulan-usulan juga banyak disampaikan oleh peserta. Mulai perluasan informasi lowongan kerja bagi difabel ke Luar Negeri, pemberdayaan purna PMI, hingga permohonan program penguatan literasi digital bagi PMI maupun purna PMI.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan, bahwa pemkab terus berkomitmen memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi PMI, purna PMI dan keluarganya.
“Banyak program pemberdayaan yang kita gulirkan untuk peningkatan ekonomi warga. Mulai pemberian alat usaha gratis hingga pelatihan literasi keuangan, agar masyarakat kurang mampu bisa mengembangkan usahanya. Ini juga kita berikan kepada purna pekerja migran, agar mereka tetap berdaya setelah kembali,” kata Bupati Ipuk.
Usulan dan masukan dari para peserta, lanjut Ipuk, akan menjadi catatan penting bagi pemkab untuk meningkatkan pelayanan terkait pekerja migran dan keluarganya.
“Kami menyadari, Pemkab tidak bisa bekerja sendiri. Program yang kami laksanakan tentu masih memiliki kekurangan. Sehingga, masukan-masukan seperti forum semacam ini akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan kami,” ujar Ipuk. (Boby/Tim).
