Reses di Surabaya, Fuad Benardi Serap Aspirasi Warga Terkait Infrastruktur dan Pendidikan
November 25, 2024
Surabaya – jurnalpolisi.id
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Fuad Benardi, S.Kom., M.MT., menggelar kegiatan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Acara ini berlangsung di salah satu gedung pertemuan di Kota Surabaya pada periode 18 hingga 25 November 2024.
Dalam pertemuan tersebut, H. Fuad Benardi yang merupakan perwakilan Daerah Pemilihan 1 (Kota Surabaya) mendengarkan berbagai masukan dan keluhan dari warga. Beberapa isu yang menjadi perhatian utama adalah perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan di Surabaya.
Hadir bersama Fuad Benardi, beberapa tokoh masyarakat turut memberikan pandangan terkait kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi warga. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya nyata anggota legislatif untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan memastikan aspirasi mereka dapat diperjuangkan di tingkat provinsi
Dalam sambutan Ketua Lpmk kelurahan Beringin M.Agus Sa’i Kehadiran sosok Fuad sebagai wakil rakyat dari Dapil Surabaya menjadi harapan besar bagi masyarakat,Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, keyakinannya bahwa Fuad dapat melanjutkan semangat kerja keras yang telah dicontohkan oleh ibunya, Tri Rismaharini, yang dikenal dekat dengan rakyat selama menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.
“Harapan kami, dengan kehadiran Bapak Fuad nanti, beliau bisa menjadi penyambung lidah rakyat, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian di bidang sosial. Kami yakin beliau akan menjadi pekerja keras yang membela masyarakat kecil,” ujar tokoh tersebut.
Saat wawancara bersama rekan rekan media Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Fuad Benardi, S.Kom., M.MT mengatakan permasalahan infrastruktur menjadi perhatian utama, khususnya terkait saluran air dan jalan. Hal ini sering kali menjadi tanggung jawab pemerintah kota serta DPRD Kota Surabaya. Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan (Sekwan) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memastikan aturan serta mekanisme yang tepat.
“Kami akan mengecek enam titik yang menjadi fokus perbaikan infrastruktur. Jika memungkinkan dan sesuai aturan, kami akan memastikan proposal diajukan agar dapat dimasukkan dalam Program Kegiatan Prioritas (Pokir), sehingga pembangunan bisa segera direalisasikan dan membantu meringankan beban pemerintah kota,” ujarnya.
Fokus pada Pendidikan Gratis
Selain infrastruktur, perhatian juga diberikan pada isu pendidikan, khususnya terkait komitmen pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis di sekolah negeri. Ia menyoroti adanya masalah dengan pungutan yang masih terjadi, meskipun program pendidikan gratis telah dicanangkan.
“Dulu, program pendidikan gratis di sekolah negeri memang seharusnya bebas dari biaya apa pun. Namun, pada kenyataannya masih ada pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa. Ini yang perlu diawasi dan dikawal lebih lanjut,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan anggaran yang matang agar program pendidikan gratis dapat terlaksana secara maksimal. Menurutnya, pendidikan gratis tidak boleh sekadar menjadi janji tanpa realisasi di lapangan.
“Kami di komisi terkait bersama teman-teman DPRD lainnya akan terus mengawal hal ini. Jangan sampai program seperti BPJS sudah berjalan, tetapi anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis di sekolah negeri justru tidak optimal,” tambahnya.
DPRD Surabaya berharap koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kota, dapat memberikan solusi konkret bagi permasalahan infrastruktur dan pendidikan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat Surabaya dapat meningkat secara signifikan.
Fuad menegaskan bahwa semua masukan yang diterima akan dibawa ke forum DPRD Jawa Timur untuk dicari solusinya. “Kami berkomitmen untuk menjadikan aspirasi ini sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Reses ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga wadah untuk mempererat hubungan antara wakil rakyat dengan konstituennya, memastikan permasalahan yang ada dapat ditangani secara efektif dan tepat.(red)
