IKADIN Minta Pemkab Batu-Bara dan APH Bersikap Netral dalam Pilkada 2024

Batu Bara, Sumatra Utara – jurnalpolisi.id

Aktivis hukum yang tergabung dalam Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) mendesak agar pemerintah daerah (Pemkab) Batu-Bara serta aparat penegak hukum (APH) di daerah tersebut bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal ini terkait dengan dugaan keterlibatan oknum-oknum di Pemkab Batu-Bara dalam mendukung salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati tertentu, yang diduga memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi pilihan warga.

Menurut informasi yang dihimpun pada Rabu, 13 November 2024, salah satu paslon bupati di Batu-Bara diduga menggunakan jasa oknum Satpol PP berinisial E untuk membagikan kaos bergambar nomor urut paslon tersebut. Selain itu, ada dugaan bahwa oknum pemerintah daerah turut menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendokumentasikan pilihan mereka saat pencoblosan, yang tujuannya diduga untuk memastikan bahwa para ASN memilih paslon tertentu.

Doli Tua Sitompul, SH, SPCD, selaku praktisi hukum dari IKADIN, menegaskan bahwa dalam proses demokrasi, baik pemerintah daerah maupun APH harus bersikap netral dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk menekan atau mengarahkan pilihan politik para pemilih. “Kita mendorong Pemkab Batu-Bara dan seluruh jajaran APH untuk menjaga netralitas. Tidak ada ruang bagi intervensi atau penekanan dalam menentukan pilihan masyarakat. Kami akan mengawasi dan jika ditemukan pelanggaran, kami akan mengambil langkah hukum yang tegas,” tegas Doli.

Doli menambahkan, apabila terbukti ada intervensi yang melibatkan oknum pemerintah daerah atau APH untuk mendukung paslon tertentu, pihaknya akan mengirimkan somasi sebagai bentuk peringatan keras. Somasi tersebut juga akan ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Mabes Polri, serta Mabes TNI.

“Jika pemerintah dan aparat penegak hukum tetap melanjutkan dukungannya terhadap paslon tertentu, kami akan melanjutkan proses hukum dan melaporkan hal ini kepada instansi yang berwenang. Kami tidak akan tinggal diam, karena sanksi hukum akan terus mengintai bagi siapa saja yang mencoba mengabaikan netralitas dalam Pilkada ini,” tambahnya.

Pilkada Batu-Bara 2024 semakin memanas dengan berbagai dinamika yang terjadi, dan masyarakat berharap agar pesta demokrasi ini berjalan dengan adil dan transparan, tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Husaini yafizam kabiro Batu Bara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *