Dapat DAK 21 Miliyar, Petugas Kesehatan Di KBB Keluhkan Antropometri Kit Yang Error: Bergaransi Tapi Belum Ada Tindaklanjut Untuk Diperbaiki

BANDUNG BARAT, jurnalpolisi.id

Ratusan Antropometri Kit di sejumlah titik Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) diduga error pada bagian alat timbangan.

Hal ini dikeluhkan oleh seorang petugas kesehatan di wilayah yang identitasnya tak ingin diketahui, pada Rabu (16/10/2024).

Menurut dia, Antropometri itu sampai dengan saat ini sangat dibutuhkan. Mengingat, pemberantasan stunting adalah program nasional.

“Antropometri Kit ini berfungsi untuk mendeteksi stunting pada anak melalui pengukuran berat badan, tinggi badan serta lingkar lengan atas dan kepala. Alat itu sangat kami butuhkan, karena alat tersebut dapat mempermudah dalam memantau perkembangan setiap bayi dan balita yang ada di setiap wilayah,” katanya.

Diketahui olehnya, melalui Kementerian Kesehatan RI, Pemkab Bandung Barat sebelumnya menerima bantuan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp21 Miliyar yang digunakan untuk pengadaan Antropometri Kit. Namun, menurut informasi yang ia dapat pengadaan alat tersebut direalisasikan kurang lebih sekisar Rp17 miliyar.

“Yang saya tahu, pengadaan barang berupa Antropometri ini miliyaran, setiap posyandu di masing-masing Desa di KBB dapat alat itu. Begini, Pemerintah sampai dengan saat ini sedang gencar-gencarnya menuntaskan kasus stunting di setiap wilayah, kalau alat ini belum diperbaiki oleh pihak penyedia barang, bagaimana kita mengetahui naik dan turunnya angka stunting,” imbuhnya.

Selain itu, pada waktu perealisasian, sambungnya membeberkan, pihak penyedia barang pernah menyampaikan bahwa Antropometri Kit ini bergaransi.

“Kalau alat ini bergaransi, kenapa sampai dengan saat ini belum ada tindaklanjut untuk diperbaiki oleh pihak penyedia barang. Ada apa, itu patut dipertanyakan,” tandasnya.

Terpisah, ditemui Tim Investigasi Jurnal Polisi News di Kantor Puskesmas Cikole, ketika dikonfirmasi bagian Nutrisionis atau ahli gizi Rina Sofiani S. Tr. Gz mengaku, bahwa ia dan bendahara barang yang mengurus pada saat penyaluran Antropometri Kit.

“Jadi kita dapat antropometrinya dua dari dana anggaran, yang satu dari BUMN, yang satu lagi dari Dinkes KBB dari DAK itu. kalau dari BUMN kita dapatnya tiga, sisanya itu 46 dari DAK, jadi ada 49 kita dapatnya,” katanya, Jum’at (18/10/2024).

Rina menjelaskan, dalam penyaluran Antropometri pihaknya menerima langsung dari penyedia barang. Kemudian setelah diterima, Puskesmas Cikole menyalurkan kembali ke 48 Posyandu.

“Ya, disalurkannya kan langsung ke Posyandu, kita Posyandunya ada 48. Kalau yang dari DAK itu langsung datang kesini, dari pabriknya ya, dari vendornya diantar langsung kesini, dari kita nanti langsung disalurkan ke Posyandu-posyandu,” terangnya.

Disinggung Tim Investigasi Jurnal Polisi News, apakah Antropometri Kit di Puskesmas Cikole juga error, Rina pun membenarkan.

“Iya banyak yang error. Tapi cuman di timbangan saja sih, kalau yang lainnya bisa dipakai, kayak tinggi badan, panjang badan, kan itu mah tidak pakai baterai, jadi itu bisa dipakai cuman kebanyakan di timbangannya pada error, jadi tidak akurat timbangannya itu,” bebernya.

Kemudian, Rina juga mengaku sudah menyampaikan keluhannya terkait banyaknya Antropometri yang error pada pihak Dinkes KBB pada setiap rapat, terakhir rapat di bulan September 2024.

“Sudah, Dinas pun sudah bikin surat apa gitu ya ke vendornya. Nah, vendornya sempat ngasih respon mau di tarik dulu, mau diperbaiki dulu, cuman sampai saat ini sih belum ada tindak lanjut lagi,” ungkapnya.

Tapi, sambung Rina menuturkan, waktu itu sempat ada satu kali pengecekan Antropometri di Dinas Kesehatan KBB.

“Jadi, si vendornya datang ke Dinas terus ngebawa timbangan yang rusak-rusak gitu, terus di cek satu-satu. Tapi sekarang karena makin banyak yang errornya, jadi yang kedua ini belum,” pungkasnya.

Tak berhenti sampai disitu, saat dikonfirmasi sejak kapan Antropometri Kit mengalami error, Rina menyampaikan, bahwa ada yang dari awal sudah error, sudah rusak dan ada yang seiring berjalannya waktu tiba-tiba error.

“Cuman, tidak bisa di apa ya berapa bulan berapa bulannya sih, karena beda-beda gitu. Ada beberapa Posyandu yang masih bisa dipakai, jadi tidak 100 persen sih,”

Lebih lanjut Rina mengatakan, sebetulnya Antropometri ini sudah bagus, sudah mengikuti standar nasional (SNI) dan bahannya bagus.

“Cuman ya itu salah satu kekurangannya, kebetulan kita dapat vendornya itu dari SMW. Nah, timbangannya itu berat terus error-error, karena itu tuh waktu itu datangnya tahun 2023 bulan Desember kalau tidak salah, pokoknya akhir-akhir tahun 2023. Nah, itu kan ada garansinya cuman 1 tahun, takutnya itu keburu habis, kalau misalnya ada tindak lanjut pengen cepet-cepat, misalnya perlu diganti ya diganti gitu, soalnya garansinya kan hanya 1 tahun,” tutupnya.

Selanjutnya, Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir diharapkan turun tangan dalam persoalan ini untuk memanggil Kepala Dinas Kesehatan KBB dan pihak penyedia barang untuk bertanggungjawab terkait banyaknya Antropometri Kit yang diduga kuat error di sejumlah titik Posyandu dan Puskesmas di KBB.

Perlu diketahui, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperoleh Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2024 dengan Kategori Penurunan Stunting dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5,4 Miliyar yang diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin dan diterima langsung oleh Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir di Ballroom Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, pada Rabu (4/9/2024).

Insentif fiskal ini sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan perhatian khusus dalam penanganan stunting, sehingga dianggap berhasil menurunkan angka stunting didaerahnya.

“Angka Stunting di KBB memang masih tinggi, tapi setiap tahunnya kami berusaha untuk menurunkan angka tersebut secara bertahap. Tahun 2023 angka stunting Kabupaten Bandung Barat berhasi turun sebesar 2,2 dari tahun 2022 yang masih mencapai angka 25,10. Pun demikian tahun 2024 ini kami tetap fokus dalam menekan angka stunting di Kabupaten Bandung Barat,” terang Pj. Bupati Bandung Barat, Ade Zakir.

Menurutnya, salah satu strategi percepatan penurunan syunting di Kabupaten Bandung Barat yang berhasil menarik perhatian Pemerintah Pusat yaitu salah satu kegiatan terstruktur yang dinamakan Pelita Bening atau Perangkat Daerah Peduli Ibu Hamil, Balita dan Bersama-sama Menangani Stunting.

Pelita Bening merupakan bentuk sinergitas dan kolaborasi seluruh Perangkat Daerah dengan peran dan tanggung jawabnya dalam penurunan stunting oleh dua Perangkat Daerah disetiap kecamatannya.

“Selain memaksimalkan peran dan potrnsi setiap Perangkat Daerah, kami juga berkolaborasi dengan seluruh stakeholder hingga swasta dalam penanganan stunting di Kabupaten Bandung Barat yang berkelanjutan,” katanya.

Ade menjelaskan bahwa dari 500an daerah di Indonesia, Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu daerah dari 170 Kabupaten/ Kota yang memperoleh alokasi insentif fiskal tahun berjalan ini, tentu dengan penilaian-penilaian khusus yang telah dilakukan Pemerintah Pusat.

Dan untuk insentif ya diberikan sebesar Rp.5,4 M, Ade mengatakan akan digunakan untuk berbagai kegiatan yang dapat mengintervensi penurunan angka stunting secara spesifik.

“Kami akan akan melakukan intervensi lebih dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Bandung Barat melalui kegiatan-kegiatan yg lebih khusus dan spesifik,” ungkapnya.

RED – TIM INVESTIGASI