Pilkada dan Krisis Integritas ,Jurnalis di Persimpangan Etika dan Kepentingan
Padangsidimpuan, jurnalpolisi.id
13 September 2024 — Dalam dinamika politik lokal menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang semakin memanas, muncul isu yang cukup mencoreng dunia pers nasional. Sejumlah oknum jurnalis diduga mulai menggadaikan idealisme mereka, tergoda oleh kepentingan politis dan tawaran materi dari kontestan Pilkada.
Menurut berbagai sumber, praktik-praktik jurnalisme tidak sehat ini mulai merebak di beberapa daerah. Oknum-oknum tersebut memanfaatkan posisi mereka untuk mempromosikan calon tertentu atau bahkan menyiarkan berita yang cenderung menjatuhkan pesaing politik. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran publik akan semakin menurunnya kualitas informasi dan integritas media dalam memberitakan perhelatan demokrasi yang seharusnya menjadi ranah independen.
Seorang pengamat media, A.J.Siagian, menyatakan bahwa perilaku ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap media. “Dalam kontestasi politik, peran jurnalis seharusnya menjadi penyeimbang, memberikan informasi yang objektif dan terverifikasi. Namun, ketika ada oknum yang tergoda oleh iming-iming materi atau tekanan politik, maka independensi mereka pun terancam,” ujarnya.
Fenomena ini bukanlah hal baru, namun pada Pilkada kali ini, kasusnya seolah semakin meluas. Sebagian pihak mengaitkan hal ini dengan rendahnya kesejahteraan jurnalis di daerah, yang akhirnya membuat mereka rentan terhadap tawaran politik uang.
Di sisi lain, organisasi wartawan dan lembaga pengawas media mulai mengambil tindakan. Dewan Pers mengingatkan bahwa jurnalis harus tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, di mana independensi dan keberpihakan pada kebenaran harus dijunjung tinggi. Jika terbukti melanggar, sanksi keras siap dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran.
Namun, di tengah isu ini, masih ada banyak jurnalis yang tetap teguh memegang prinsip dan idealisme mereka, memastikan bahwa Pilkada dapat berjalan dengan informasi yang berimbang dan objektif. Mereka berjuang untuk menjaga kepercayaan publik pada media di tengah gelombang disinformasi yang kerap muncul selama masa kampanye politik.
Ke depan, peran masyarakat juga diharapkan semakin kritis dalam menyaring informasi yang diterima, agar tidak mudah terjebak oleh berita-berita yang memiliki kepentingan tersembunyi.(P.Harahap)
