Arief Bisma Gerindra Calon Bupati KBB, Libatkan RT RW, Desa Dan Media Untuk Bangun Bandung Barat

BANDUNG BARAT, jurnalpolisi.id

Negara hadir untuk mensejahterakan rakyat. Pembangunan dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Ujung pembangunan ada di Desa dan Kelurahan, sehingga fokus perhatian pembangunan semestinya dilakukan di Desa dan Kelurahan.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Calon Bupati Bandung Barat dari Partai Gerindra, M. Arief A. Bisma, STP, MM dalam kegiatan silaturahmi dan diskusi bersama H. Cecep Sudrajat, Kepala Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Selasa (9/7/2024).

“Saya sependapat dengan Pak Kades, setiap warga negara punya KTP tinggal di setiap Desa atau Kelurahan. Di RT sekian dan RW sekian, sehingga semua warga negara berkepentingan bagaimana Desa nya bisa maju dan berkembang,” ujarnya.

Saat ini di Indonesia terdapat 38 provinsi, 514 Kota dan Kabupaten, 7.277 kecamatan, 83.763 Desa dan Kelurahan.

“Membangun Indonesia sejatinya adalah membangun desa-desa. Jika desa-desa terbangun dan sejahtera, maka Indonesia dengan sendirinya akan maju dan sejahtera,” imbuhnya.

Bandung Barat adalah salah satu dari 27 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, sambung Arief Bisma mengatakan, terdiri dari 16 Kecamatan, 165 Desa, dengan jumlah penduduk 1.859.636 jiwa.

“Kita ambil contoh Bandung Barat, jika 165 Desa di Bandung Barat terbangun dan sejahtera, maka KBB dengan sendirinya pasti maju dan sejahtera. Sehingga kita perlu fokus membangun desa-desa,” pungkasnya.

“Tapi bagaimana caranya ? Saya kira, kita perlu mulai dari pendekatan filosofisnya. Mengikuti pandangan yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa untuk kita bisa maju, perlu dibangun persatuan. Dan kita perlu menempatkan kepentingan bangsa, kepentingan daerah, kepentingan umum diatas kepentingan pribadi,” jelasnya.

Lanjut di tuturkan olehnya, Prabowo Subianto Presiden terpilih hasil Pilpres 2024 sering menyampaikan tentang perlunya persatuan untuk membangun Indonesia, sesuai sila ke 3 Pancasila, Persatuan Indonesia.

“Kita laksanakan Musrenbang bukan sebagai formalitas, semua Stakeholder di setiap desa kita ajak bermusyawarah, mulai dari Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa, BPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan lain-lain, termasuk SKPD-SKPD dari Pemda. Kita bahas desa ini apa masalahnya, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang perlu dilakukan agar desa ini bisa maju. Hasilnya kita publikasikan melalui media,” paparnya.

Musrenbang Desa merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musrenbang Desa diatur dalam Permendes, PDTT No.21 Tahun 2020. Di samping itu, ketentuan mengenai Musrenbang Desa juga disebutkan dalam Permendagri No.114 Tahun 2014.

“Misalnya Desa Cimareme, Di musyawarah antara stakeholder, kita coba bangun konsep Desa Cimareme yang Maju dan Sejahtera. Konsep inilah yang kita perjuangkan bersama-sama agar bisa terwujud. Mungkin banyak tantangannya, tapi jika kita mau perjuangkan bersama dengan sepenuh hati, mau bekerja keras, InsyaAllah akan kita temukan solusi-solusinya,” ucap Arief Bisma.

Hari ini Jakarta masih menjadi pusat Pemerintahan, politik dan ekonomi. Sekitar 70 persen perputaran uang masih terjadi di Jakarta.

“Kebetulan saya cukup lama bekerja sebagai Staf Ahli di Fraksi Gerindra DPR-RI, cukup paham bagaimana situasi Jakarta, bagaimana program dan politik Pemerintahan di Kementerian. Konsep Desa Maju dan Sejahtera KBB kita sinergiskan dan kolaborasikan dengan Program Kementerian terkait. Kita minta Kementerian atau Lembaga tersebut menjadikan desa-desa KBB sebagai Desa Percontohan atau Desa Binaan atau pilot project, mungkin bisa juga kita libatkan swasta dengan program CSR nya,” katanya.

Arief Bisma menilai bahwa Pemda perlu hadir memimpin dengan menjadi fasilitator berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat Desa.

“Pemda hadir menjadi fasilitator, memfasilitasi musyawarah dan bagaimana membangun konsep Desa Maju dan Sejahtera, juga memfasilitasi perjuangan bagaimana merealisasikan konsep tersebut. Kita bawa RT, RW, Kepala Desa, BPD sebagai perwakilan masyarakat ke Jakarta, biarkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini yang presentasikan konsep pembangunan desanya, Bupati dan SKPD cukup menemani dan menambahkan bila ada yang perlu ditambahkan,” terangnya.

Tak hanya itu, masih dengan Arief Bisma menuturkan, kita perlu bawa media atau wartawan juga, agar hasilnya bisa disampaikan ke masyarakat.

“Masyarakat bisa mengawal agar pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diharapkan dilapangan,” ujarnya.

Arief Bisma menganggap bahwa kehadiran perwakilan masyarakat ke Jakarta akan meyakinkan Pemerintah pusat dan pengelola program CSR, bahwa ini benar-benar aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat.

“Kita berjuang meyakinkan bahwa konsep ini lahir dari warga desa sendiri, mampu membangun daerah serta kesejahteraan masyarakat. Konsepnya bagus sehingga perlu dan harus disupport. Begitu kita dibantu, kita laksanakan program itu dengan sebaik-baiknya, agar terbangun kepercayaan. Ketika kita bisa dipercaya, kita mengusulkan program-program lain, InsyaAllah akan mudah disetujui. Kuncinya adalah membangun kepercayaan,” tegasnya.

Menurut Arief Bisma, jika stakeholder dan masyarakat Bandung Barat mau bersatu, kita mau berjuang bersama, membangun sebuah sistem sehingga kepentingan umum dan kepentingan daerah dengan sendirinya akan ditempatkan diatas kepentingan pribadi, maka 5 tahun adalah waktu yang cukup untuk membuat 165 Desa di Bandung Barat Maju dan Sejahtera.

“Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan 165 Desa di Bandung Barat bisa menjadi contoh pembangunan sebuah daerah berbasis pembangunan Desa,” tutupnya.(KP-BB).

DRIVANA