Wakil Monitoring dan Evaluasi JKN DINKES : Membenarkan Kapus Alpa dari Bulan Januari s/d Maret.
Bireuen – jurnalpolisi.id
Sebuah kontroversi muncul di lingkungan kerja Puskesmas Peulimbang, Kabupaten Bireuen, terkait absen ketidakhadiran Kapus Fauzi Skm selama tiga bulan berturut-turut dari Januari hingga Maret 2024. Meskipun absen, Kapus tiba-tiba muncul dalam Daftar Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN dengan tingkat kehadiran yang bervariasi, yaitu 100% untuk Januari, 95,24% untuk Februari, dan 100% untuk Maret. Kejanggalan ini menimbulkan kecurigaan di kalangan pegawai Puskesmas Peulimbang setelah terjadi kericuhan yang melibatkan pegawai Puskesmas protes.
Situasi semakin memanas, dan akhirnya, Ibu Yusnita, Wakil Monitoring dan Evaluasi JKN Dinkes, turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. Ibu Yusnita berhasil menemukan bukti bahwa Kapus Fauzi Skm memang telah alpa selama bulan Januari, Februari, dan Maret 2024. Namun, terjadi kejutan ketika Kapus tiba-tiba melampirkan Surat Pernyataan Tugas (SPT) sebagai bukti kehadiran.
Pada tanggal 21 Juni 2024, Reni Astuti Bendahara JKN Puskesmas Peulimbang memperlihatkan Daftar Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi JKN untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Data tersebut menunjukkan kehadiran Kapus Fauzi Skm dengan persentase yang berbeda-beda, yaitu 34,62% untuk Januari, 40,91% untuk Februari, dan 26,09% untuk Maret. Reni Astuti juga merujuk pada Database Absensi kehadiran serta berbagai SPT dari Desa, Foto Kegiatan Musrembang, dan MMD yang tidak semuanya diterima karena kegiatan berada dalam daerah.
Penjelasan tambahan dari Ibu Yusnita mengungkapkan bahwa 7 jam tidak masuk kerja dianggap sama dengan 1 hari tidak masuk kerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pegawai, apakah SPT bisa dianggap hangus jika seseorang tidak masuk kerja selama beberapa bulan. Ketidakjelasan dalam penanganan absensi ini dapat memengaruhi keseimbangan dan keadilan di antara pegawai senior dan junior.(Al)
