Abpednas KBB Gelar Muscab 2024-2029: “Jangan Ada Kelonggaran Dan Lebih Ketat Awasi Sekaligus Kawal Anggaran Desa
BANDUNG BARAT, jurnalpolisi.id
Sebagai kepanjangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) berfungsi sebagai alat komunikasi. Sekaligus merupakan wadah aspirasi dari seluruh BPD menuju tata kelola pemerintahannya di masing-masing Desa.
Bertempat di Hotel Panorama Lembang, Abpednas Kabupaten Bandung Barat (KBB) gelar musyawarah cabang (Muscab) yang dihadiri oleh para pengurus BPD dari 165 Desa.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan pengurus pusat dan daerah Abpednas beserta jajaran, Ketua Abpednas Kecamatan Lembang beserta jajaran, Forkopimcam Kecamatan Lembang, Binwas Kecamatan Lembang, Ketua DPRD KBB, Ketua APDESI Kecamatan Lembang dan perwakilan Kepala Desa se-kecamatan Lembang, beserta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, saat dikonfirmasi Jurnal Polisi News, Ketua panitia penyelenggara Muscab Abpednas KBB Enjang Sumpena menyampaikan, bahwa acara pemilihan Ketua dan Muscab Abpednas untuk tahun 2024-2029 berjalan baik dan lancar.
“Alhamdulillah penyelenggaraan acara ini berjalan dengan lancar, semua tahapan prosedur ditempuh, dan aturan juga dipakai. Adapun adanya kendala terkait anggaran, memang BPD itu tidak ada anggaran, kita patungan, buat proposal, tapi tetap saja tidak memadai, anggaran itu Rp62.000.000,- terealisasi jadi ada Rp20.000.000,- masih ada kekurangan,” ujarnya, Kamis (30/5/2024).
Meski demikian, Enjang Sumpena yang juga merupakan Ketua Abpednas Kecamatan Lembang mengaku sudah berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) KBB.
“Alhamdulillah di DPMD KBB ada respon baik, di tahun 2025 anggaran hibah itu akan cair. Kami juga sudah koordinasi dengan Ketua DPRD KBB, alhamdulillah tahun 2025 anggaran itu cair,” katanya.
Enjang Sumpena juga mengungkapkan, meskipun kinerja dan gaji BPD tak sesuai yang diharapkan, pihaknya berharap dengan suksesnya penyelenggaraan Muscab Abpednas KBB 2024-2029 BPD semakin kompak, solid dan tajam.
“Apalagi sekarang diinstruksikan BPD itu mempunyai tugas dan fungsi menampung aspirasi masyarakat. Selain itu kami juga mengawal dan mengawasi anggaran tiap masing-masing Desa. Jangan ada kelonggaran, lebih ketat sekarang, kami juga tidak mau ada temuan-temuan dari rekan-rekan aparat penegak hukum (APH),” ucapnya tegas.
Sementara ditempat yang sama, diawal konfirmasi Ketua Abpednas KBB terpilih dari Kecamatan Sindangkerta, Dede menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh rekan-rekan BPD se-KBB yang telah memberikan kepercayaan untuknya.
“Kalau saya sekalipun terpilih tidak begitu eforia/ berlebihan, karena jabatan itu adalah merupakan jabatan yang betul-betul harus dilaksanakan dengan amanah. Tapi ada rasa kebanggaan, ketika ada kepercayaan dari rekan-rekan se-KBB termasuk di PAC Kecamatan masing-masing,” ucapnya.
Dikonfirmasi soal program kerja, sambung Dede mengatakan, bahwa Abpednas ini merupakan jenjang lembaga BPD, maka ada beberapa hal yang sifatnya harus sinkronisasi dengan lembaga-lembaga dan pemerintahan yang ada di tingkat Desa sampai ke tingkat Kecamatan.
“Karena banyak kendala,” imbuhnya.
Nanti, lanjut Dede menuturkan, setelah saya rapat kerja di internal, secara teknis saya selaku Ketua terpilih maka ada beberapa himbauan terhadap PAC-PAC di tingkat Kecamatan sampai di tingkat BPD untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.(DRIVANA).
