Puluhan Truk Muatan Sound System Parkir di Depan Kantor Bupati Banyuwangi
Mei 22, 2024
Banyuwangi – jurnalpolisi.id
Puluhan truk muatan sound system memenuhi ruas jalan depan Kantor Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, pada Rabu (22/5/2024).
Para pecinta sound system yang tergabung dalam Keluarga Besar Sound System Banyuwangi (KBSB) tersebut menuntut agar diberikan kelonggaran bagi para pecinta sound horeg.
Sebab, selama ini para pecinta sound horeg merasa dibelenggu dan tidak bebas meluapkan hobinya.
Dalam hal ini, pihak KBSB meminta klarifikasi kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terkiat Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor 501 Tahun 2024 tetang penyelenggaran kegiatan masyarakat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal.
Purnomo selaku Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Unjuk Rasa Sound Horeg Banyuwangi mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk protes para pecinta sound system dan juga pelaku UMKM terkait pelarangan penyelanggaran acara sound system.
“Kami sepakat untuk melakukan protes keras terhadap Bupati Banyuwangi dan Kapolresta Banyuwangi,” ujarnya.
Dalam hal itu, pihaknya meminta pertanggung jawaban terhadap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait terbitnya SE Bupati Banyuwangi Nomor 501 Tahun 2024.
“Kami juga melayangkan beberapa tuntutan yang dirasa merugikan pelaku UMKM dan pekerja seni sound system,” katanya.
Tuntutan yang diajukan oleh KBSB yakni Pemerintah Daerah Banyuwangi mengganti rugi biaya sound batlle di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar.
Selain itu, diharap agar memberikan izin kembali digelarnya acara sound batlle di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar dan acara karnaval menggunakan sound system.
Selanjutnya, menuntut agar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan vendor sound system milik KBSB dalam event dan juga festival yang diselenggarakan di Kabupaten Banyuwangi.
Mereka juga menuntut izin live musik di malam hari saat acara pernikahan sebab itu merupakan sumber utama bagi para pelaku UMKM sound system.
“Kami juga menuntut agar izin menggunakan sound system di desa maupun kecamatan dipermudah,” tegasnya.
Dengan adanya aksi dan tuntutan ini, diharap pemerintah dearah memberikan kelonggaran kembali bagi para pelaku UMKM sound system di Kabupaten Banyuwangi.
“Ini menyangkut hidup dan juga pendapatan kami. Maka dari itu kami meminta kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani,” paparnya.
Pantauan di lapangan, akibat adanya aksi unjuk rasa tersebut jalan utama di depan Kantor Bupati dipenuhi oleh truk muatan sound system.
Bahkan membuat jalan tersebut mengalami kemacetan. Jalan pun dialihkan agar tidak menganggu kelancaran arus lalu lintas di wilayah kota.
Boby Tri Setya Hartanto
