Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara Membahas LKPJ Bupati Tahun 2023: Sorotan Fraksi Terhadap Berbagai Isu Penting
Batu Bara – jurnalpolisi.id
Pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna di Gedung Paripurna DPRD. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Batu Bara untuk Tahun Anggaran 2023.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Pj. Bupati yang diwakilkan oleh Staf Ahli Sekda, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara, dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara.
Fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum mereka terhadap LKPJ tersebut. Berikut adalah sorotan dari beberapa fraksi:
PDI Perjuangan: Setelah melakukan kajian mendalam, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk menindaklanjuti pembahasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Golkar: Fraksi Golkar menyoroti berbagai isu, antara lain nasib calon pelamar PPPK tahun 2023 serta persoalan defisit anggaran dan kelancaran arus pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Batu Bara.
Gerindra: Fraksi Gerindra menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran ke depan, serta meminta agar sisa anggaran dimanfaatkan dengan lebih baik.
PAN: Fraksi PAN menekankan pentingnya penggunaan pendapatan dan penerimaan secara optimal untuk program-program prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Demokrat: Fraksi Demokrat menekankan perlunya perhatian pada aspek hukum dan muatan perda dalam pembentukan dan perubahan peraturan daerah.
Nasdem: Fraksi Nasdem mengingatkan Pemkab Batu Bara untuk menggunakan anggaran secara serius demi kesejahteraan masyarakat, serta mengalokasikan anggaran dengan tepat.
PPP: Fraksi PPP mendorong Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk bekerja keras dalam mencapai target pendapatan daerah.
Rapat tersebut merupakan forum penting untuk menyoroti berbagai isu strategis dalam pemerintahan Kabupaten Batu Bara. Semua fraksi mengharapkan langkah-langkah konkrit dari eksekutif dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Dengan berita ini, penting untuk mencatat bahwa Fraksi Golkar dan Gerindra menyuarakan keprihatinan mereka terhadap isu-isu seperti defisit anggaran dan kelancaran arus keuangan. Sementara Fraksi PAN dan Demokrat menekankan perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehati-hatian dalam proses pembentukan peraturan daerah. Sedangkan Fraksi Nasdem dan PPP menyoroti penggunaan anggaran dan pencapaian target pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
(Kabiro JPN Husaini Yafizam)
