Aktivis HAM Desak Kapolres Tekan Angka Kekerasan di Aceh Timur
Aceh Timur – jurnalpolisi.id
14 Maret 2024 Aktivis HAM Aceh, Ronny H, mendesak Kapolres Aceh Timur, AKBP Nova Suryandaru, S.I.K, beserta jajarannya untuk meningkatkan keamanan dan menjamin keselamatan setiap warga negara dari tindak kekerasan di Aceh Timur.
Hal itu disampaikannya menanggapi indikasi meningkatnya angka kekerasan melalui serentetan aksi kekerasan bermotif politik yang terjadi di Aceh Timur belakangan ini, selama pemilu berlangsung dan jelang pilkada 2024 di Aceh, khususnya di Aceh Timur.
Tercatat sebelumnya telah terjadi sejumlah aksi kekerasan di Aceh Timur diantaranya seperti kekerasan yang terjadi di sejumlah TPS di Aceh Timur , pengrusakan kantor parlok, pelemparan molotov ke rumah ketua parlok, kekerasan di arena penghitungan suara, hingga aksi kekerasan di kantor KONI Aceh Timur, yang baru saja terjadi.
” Kami meminta Kapolres Aceh Timur bertanggungjawab dan menjamin terciptanya keamanan dan ketentraman bagi setiap warga negara, terutama di masa pemilu atau jelang pilkada mendatang,” Kata Ronny, Kamis 14 Maret 2024.
Dia berharap pihak keamanan bekerja secara profesional dan tidak melakukan pembiaran terhadap kasus kekerasan mana pun yang terjadi di wilayah Aceh timur.
” Jangan sampai terjadi aksi pembiaran oleh aparat keamanan terhadap setiap aksi – aksi kekerasan sekecil apa pun, khususnya kekerasan bermotif politik, jangan sampai percikan konflik yang mulanya kecil, dibiarkan menjadi nyala api besar yang membara dan tak terkendali, ” ungkap aktivis yang concern dengan isu demokrasi dan hak asasi manusia itu.
Ronny berpendapat kekerasan politik di Aceh Timur belakangan ini telah memundurkan semangat demokrasi dan jaminan keamanan bagi setiap orang di Aceh Timur, hal itu pula menurutnya dapat mengembalikan trauma masa kelam di benak masyarakat.
Diduga motif kepentingan politik, hingga kepentingan pribadi di seputar arena politik telah menyulut bara api konflik yang meresahkan warga, yang membuat Aceh Timur mendadak berubah menjadi tak kondusif, terlebih jelang pilkada.
Menurutnya penggunaan cara – cara kekerasan merupakan langkah mundur dalam demokrasi serta mengotori prinsip – prinsip HAM, yang pastinya mengabaikan akal sehat dan intelektualitas dan kepribadian yang mulia.
” Tidak ada masalah dengan perselisihan apa pun, sengketa politik atau perbedaan pendapat mana pun, semua bisa diatasi dengan kepala, tapi jika sudah mengandalkan otot atau senjata, itu jelas cara – cara yang mundur dari kemajuan zaman, dimana sebelumnya kita telah hidup aman damai meski dalam berbagai perbedaan, dan kami merasa berhak serta bertanggungjawab atas terjaga serta lestarinya demokrasi dan hak asasi manusia di negeri ini,” tegas Ronny.
Dia menghimbau masyarakat bisa bersama – sama menjaga pelestarian demokrasi dan hak asasi manusia serta menentang segala bentuk aksi kekerasan dan kesewenang -wenangan di bumi Serambi Mekkah.
” Kekerasan dan kesewenang – wenangan dalam bentuk apa pun tidak boleh dibiarkan lagi terjadi di Aceh, siapa pun pelakunya, apa pun alasannya” tegas aktivis HAM itu.
Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu juga menghimbau semua pihak untuk mendukung pihak keamanan secara bersama – sama menjaga suasana kondusif dan meningkatkan keamanan serta ketentraman bagi setiap orang.
” Kita mesti dukung sekaligus mengawasi pihak keamanan agar bekerja secara profesional menjaga keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, dan kita mesti menolak setiap aksi kekerasan dan kesewenang -wenangan di sekitar kita, apa pun alasannya, stop kekerasan, karena kekerasan adalah simbol kedunguan, “pungkas Alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
Zainal Abidin pjt
