Disdik Diminta Evaluasi Sistem Lelang Pembangunan SMP

Rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru untuk melelang pembangunan SMP tahun ini dengan sistem e-katalog menuai kritik. Pasalnya, sistem lelang tersebut dinilai sarat dengan nuansa KKN. Oleh karena itu, Disdik diminta untuk mengevaluasi kembali sistem lelang e-katalog yang dimaksud.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Ketua LSM Masyarakat Pendukung Pembangunan Riau (Mampir), Harianto, pada Sabtu (3/2/2024).

“E-katalog itu artinya konstruksi high-tech. Artinya, memerlukan teknologi tinggi. Pertanyaannya sekarang, apakah pembangunan SMP memerlukan teknologi tinggi,” ucapnya.

Harianto juga menyarankan, jika pembangunan SMP tidak memerlukan spesialisasi atau keahlian khusus, artinya biasa-biasa saja, sebaiknya dilelang secara umum saja.

“Jika pelelangannya tidak dilakukan secara umum, itu bisa menimbulkan kecemburuan bagi kontraktor lain. Karena e-katalog sama dengan lelang terbatas yang hanya dikenal oleh instansi tertentu,” ucapnya.

Harianto mengatakan, jika lelang e-katalog dipaksakan, dapat menimbulkan indikasi lain seperti nuansa KKN. Hal ini karena kontraktor yang ikut dalam penawaran hanya sedikit.

Ia mencontohkan, pemenang lelang e-katalog bisa saja membuang 10 sampai 15 persen dari nilai pagu proyek, dan itu masih menguntungkan.

Sebelumnya, Kepala Disdik Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan bahwa tahun 2024 ini Disdik Pekanbaru akan membangun SMP di Kecamatan Kulim. Pembangunan SMP yang berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan tersebut ditujukan untuk memecahkan persoalan zonasi di setiap PPDB.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan SMP yang direncanakan dengan 8 sampai 10 ruang kelas baru (RKB) tersebut akan menelan dana sebesar Rp 6,5 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk rumah jaga, paving block, dan pagar.

“Kita masih dalam tahap persiapan. DPA saja belum termasuk SK-nya. Lelangnya akan dilakukan melalui LPSE secara e-katalog dengan menggunakan aturan baru,” ucap Jamal.

(fin)