WAKIL BUPATI ZULQOINI SYARIF HADIRI PENGUKUHAN BPKP PROVINSI LAMPUNG
Januari 22, 2024
Pesisir Barat, Lampung – jurnalpolisi.id
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan), Suryadi, S.IP., M.M., menginformasikan bahwa, Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), A. Zulqoini Syarif, S.H., menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung oleh Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi, di Mahan Agung Bandar Lampung, Senin (22/1/2024).
Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor : KP.01.03/Kep-588/K/SU/2023 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, mengucapkan selamat bertugas terhadap Suyarsih Fifi Herwati yang mengemban tugas baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, serta ucapan selamat datang dan selamat bertugas Nani Ulina Kartika Nasution di Sai Bumi Ruwa Jurai.
“Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada Suyarsih Fifi Herwati yang sebelumnya menjabat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, atas kerjasamanya selama ini dan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan tata kelola pemerintah yang baik,” ujar Gubernur Arinal.
“Selamat datang dan selamat bertugas kepada Nani Ulina Kartika Nasution sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang baru. Saya berharap Pemprov Lampung dan BPKP dapat terus bersinergi, berkolaborasi, dan menjalin komunikasi yang baik guna tercapainya tata kelola Pemprov Lampung yang lebih baik lagi,” tambah Gubernur Arinal.
Gubernur Arinal juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tugas-tugas pemerintahan, baik pusat dan daerah, peran BPKP sudah besar dan sangat berarti dalam mengawal akuntabilitas program-program pemerintah pusat dan daerah yang ada di wilayah Provinsi Lampung.
Mulai dari bidang ketahanan pangan, pembangunan SDM, pembangunan ekonomi, percepatan penyelesaian infrastruktur dan konektivitas, akuntabilitas keuangan negara, daerah dan desa, hingga penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta mengawal Agenda Prioritas Pembangunan Daerah (APPD) Provinsi Lampung.
“Pengawalan Keuangan Pembangunan yang dilakukan BPKP tersebut khususnya di Provinsi Lampung dapat dirasakan manfaatnya, terutama dalam mengawal perbaikan tata Kelola pemerintah yang lebih baik,” pungkas Gubernur Arinal.(Zulfikar)
