In Memoriam Dr. Rizal Ramli: Cangkir Emas Dipakai Mengemis

Jakarta – jurnalpolisi.id

“Innalillahi wainnailaihi rojiun. Allahummaghfirlahu warhamhu waafihi wa’fuanhu. Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Rizal Ramli. Semoga almarhum husnul khotimah, diampuni segala khilafnya dan diberikan tempat yang terbaik disisi Allah SWT. Untuk keluarga yang ditinggalkan agar diberi kesabaran dan keikhlasan. Aamiin YRA. Almarhum adalah tokoh intelektual, pejuang/aktivis yang punya idealisme.” Demikian pesan berantai yang viral di jaringan pertemanan WhatsApp malam ini, Selasa, 2 Januari 2024.

Informasi tersebut terkonfirmasi dari berbagai pemberitaan bertema Breaking News di berbagai media online. Tokoh nasional kelahiran Padang, Sumatera Barat, itu telah berpulang hari ini sekitar pukul 19.30 WIB di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Dalam keterkejutan dan kesedihan mendalam, saya teringat kenangan bersama almarhum saat menuliskan secuil biografi beliau untuk dipublikasikan di sebuah media online berbasis jurnalis warga (Harian Online KabarIndonesia) beberapa belas tahun lalu. Rizal Ramli juga sangat berjasa bagi organisasi Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) di awal-awal pendiriannya. Almarhum membantu membayarkan sewa kantor PPWI di Lantai 5 Gedung Dewan Pers saat itu.

Sebagai pengingat akan kiprah dan jasa besar beliau bagi negeri Indonesia yang dicintainya ini, berikut saya copy-paste-kan tulisan saya ‘Profil Rizal Ramli’ yang dinarasikan berdasarkan hasil wawancara dengan beliau di tahun 2007 lalu. Tulisan tersebut turut dimasukkan sebagai salah satu bagian di dalam buku saku tentang Rizal Ramli yang dibagikan kepada publik tahun 2008-2009.

Selamat jalan Pak Rizal, adamu akan selalu jadi kenangan di hati saya dan PPWI.

Profil Rizal Ramli

Bicara blak-blakan, sangat terbuka dan lancar tanpa beban. Itulah kesan kuat yang melekat sebagai ciri khas ekonom lulusan Master dan Doktor dari Boston University, Amerika Serikat ini. Namun, ia tidak sekedar bicara alias asbun (asal bunyi) tapi semua yang dipaparkan selalu didukung oleh fakta, data dan analisa yang tajam tentang berbagai hal yang sedang dibahas, terutama bila bicara tentang persoalan ekonomi Indonesia. Pengetahuan dan wawasannya yang luas di bidang ekonomi ditunjang oleh keberanian dan kejujuran yang tinggi, memang tidak diragukan lagi. Hingga tidak mengherankan jika sebagian kalangan memberikan julukan kepadanya sebagai “The Trusted Indonesian Economist”.

Dr. Rizal Ramli, dilahirkan di Padang, Sumatra Barat, pada 10 Desember 1953. Ayahnya seorang asisten Wedana sementara ibunya adalah Guru. Ibunya meninggal pada saat Rizal masih berumur 7 tahun, sehingga ia harus tinggal dengan neneknya di Kota Bogor. Sebagai anak seorang guru, ia sangat rajin membaca. Ia sejak muda telah kenal dan bergaul akrab dengan berbagai buku bacaan, termasuk buku-buku penting karya Albert Einstein. Tidak heran jika kemudian ayah 3 anak (Dhitta Puti Saraswati, Dipo Satrio, dan Daisy) ini kemudian sangat mengagumi dan mengidolakan pemikir besar Einstein dan mengoleksi berbagai versi biografi dari ilmuwan berkebangsaan Jerman itu.

Debut Rizal Ramli sebagai sosok pemikir yang kritis dan berani dimulai sejak suami Herawati M. Mulyono ini sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB). Kala itu, di tahun kedua masa belajarnya, ia sudah melibatkan diri dalam diskusi-diskusi yang bersinggungan dengan bidang politik di Dewan Mahasiswa, yang kemudian mengantarkannya menjadi Deputi Ketua Dewan Mahasiswa ITB tahun 1977. Karakter dan idealismenya sangat kuat sehingga ia berani mengoreksi kekeliruan sistim politik dan strategi pembangunan Indonesia masa itu, yang sempat mengantarkan Rizal muda ke penjara militer selama beberapa bulan dan penjara Sukamiskin, Jawa Barat, selama satu tahun (1978/1979) akibat aksi menentang pemilihan kembali Soeharto sebagai presiden. Sikap kritis dan tidak mau kompromi dengan kebijakan berbau korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dijalankan pemerintahan negara tetap menjadi kesehariannya hingga di usia paruh baya hari ini.

Konsekwensi dari keteguhan idelismenya itu, Ramli praktis tidak pernah diberi kesempatan berkarir di pemerintahan sampai tumbangnya rezim Suharto. Kiprahnya bagi pembangunan bangsa melalui peran aktif di pemerintahan baru dimulai ketika Presiden Abdulrahman Wahid memintanya menjadi Kepala Badan Logistik (Bulog) pada April 2000. Saat itu, kinerja Bulog sangat buruk dan membutuhkan pembenahan internal oleh orang yang kapabel dan terpercaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap badan ini. Tugas utama Ramli oleh Presiden Gusdur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid, adalah mendorong Bulog menjalankan kembali fungsinya dengan baik yakni memenuhi kebutuhan rakyat, menjaga harga penjualan petani sebaik mungkin dan membersihkan Bulog dari praktek KKN.

Hanya selang beberapa bulan mengemban tugas sebagai Kepala Bulog, tepatnya pada Agustus 2000, pendiri ECONIT Advisory Group, sebuah lembaga riset yang bergerak dalam bidang ekonomi, industri dan perdagangan, ini ditunjuk untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Agustus 2000 – Juni 2001), dan kemudian menjadi Menteri Keuangan dari Juni hingga Juli 2001. Sebagai Menko Perekonomian, mantan Pemimpin Redaksi Jurnal Ekonomi dan Sosial Prisma ini juga merangkap beberapa jabatan penting dan strategis dalam pemulihan perekonomian yang hancur dilanda krisis moneter, yakni sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Ketua Tim Keppres 133 untuk renegosiasi listrik swasta.

Kinerja Ramli di pemerintahan dinilai berhasil oleh banyak pihak karena walau hanya dengan waktu yang relatif pendek, yakni hanya 15 bulan, ia berhasil melakukan sejumlah terobosan yang efektif untuk mendorong reformasi institusional, restrukturisasi sektoral maupun korporat, serta percepatan pemulihan ekonomi. Di Bulog misalnya, ia berhasil melakukan restrukturisasi agar Bulog menjadi organisasi yang transparan, accountable, dan lebih profesional, sekaligus mendorong regenerasi; meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, di mana Bulog meningkatkan pembelian gabah, bukan beras. Ketika menjadi Menko Perekonomian, alumni Departemen Fisika ITB ini mencanangkan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi yang diakui oleh dunia internasional sebagai program pemulihan ekonomi yang kredibel. Hasilnya, ekonomi Indonesia selama tahun 2000 tumbuh sebesar 4,8%, di atas perkiraan semula yang hanya 2-3% dengan budget deficit yang lebih kecil dari perkiraan semula, yaitu hanya –3,2% dari GDP (perkiraan semula adalah –4,8% dari GDP). Turn around ekonomi Indonesia mulai terjadi pada tahun 2000. Total ekspor Indonesia selama tahun 2000 mencapai US$ 62 milyar, atau naik 27% dari ekspor Indonesia pada tahun 1999.

Kebijakan yang ditempuh selama menjadi Ketua KKSK dan Ketua Tim Kepres 133 juga terbilang sukses. Sebagai Ketua KKSK, Dr. Rizal Ramli berhasil memutuskan sekitar 140 keputusan penting, baik yang menyangkut restrukturisasi hutang maupun percepatan penjualan asset yang dikelola oleh BPPN. Salah satunya adalah restrukturisasi bisnis dan hutang PT IPTN menjadi PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) sehingga viable secara bisnis dan finansial. Hasil dari langkah-langkah tersebut PT. DI penjualannya meningkat dari Rp. 508 milyar pada tahun 1999 menjadi Rp, 1,4 triliun pada tahun 2001. Kerugian perusahaan sebesar Rp. 75 milyar tahun 1999 berubah menjadi keuntungan sebesar Rp. 11 milyar.

Itulah sebagian kecil keberhasilan dan karya dosen tamu di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang dapat disebutkan di sini. Rizal, yang pernah mengambil dan menyelesaikan program Asian Studies di Sophia University, Tokyo, Jepang tahun 1975 ini, juga telah menghasilkan banyak sekali karya ilmiah yang telah dimuat jurnal-jurnal ekonomi terbitan dalam dan luar negeri. Selain sebagai pengajar bidang ekonomi, ia juga banyak berperan sebagai penasehat dan konsultan ekonomi bagi berbagai institusi baik swasta maupun pemerintah, seperti misalnya menjadi konsultan ekonomi DPR RI dari tahun 1993 hingga 1999.

Sebagai seorang ahli ekonomi kelas dunia, sudah barang tentu akan sangat menarik untuk mendengar komentar dan pandangan-pandangannya tentang keadaan ekonomi serta prospek perekonomian Indonesia di tengah arus ekonomi global selama ini. Menurut Rizal, yang sejak 2006 lalu tercatat menjadi wakil pemerintah pada PT Semen Gresik (pesero) Tbk sebagai Presiden Komisaris, negara kita sebenarnya adalah negara kaya raya yang digadaikan kepada pihak asing dengan harga sangat murah; ibarat cangkir emas yang digunakan mengemis uang recehan kepada negara-negara kreditor. Berikut ini adalah hasil wawancara KabarIndonesia dengan Bapak Dr. Rizal Ramli di Jakarta beberapa waktu lalu, yang dituturkan dengan gaya monolog.

KabarIndonesia (KI): Pak Rizal Ramli, politik dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang, saling terkait satu sama lain. Mohon diuraikan pandangan-pandangan, hasil analisa, dan prediksi Pak Rizal tentang kondisi politik dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi Indonesia ke masa depan, dan mungkin ada pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada masyarakat kita agar bisa segera keluar dari krisis ekonomi yang belum juga pulih hingga kini?

Dr. Rizal Ramli (RR): Politik di Indonesia agak berbeda dengan politik di luar negeri. Mungkin kita masih dalam tahap awal dalam berdemokrasi. Politik kita masih pada tahap love and hate relationship (hubungan berdasarkan cinta dan benci – red). Jadi, pemimpin itu mula-mula sangat dicintai, ekspektasi rakyat itu sangat berlebihan. Kemudian ada periode di mana mulai ada tanda tanya, betul tidak pemimpin ini bekerja untuk kita semua? Betul tidak ini pemimpin untuk semua pihak? Nah, setelah itu, seandainya pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab, masuk ke fase hate. Kalau sudah hate, orang Indonesia rata-rata selalu berkata “asal bukan”. Misalnya waktu itu asal bukan Soeharto, asal bukan Habibie, asal bukan Gusdur, asal bukan Megawati. Memang SBY (Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono – red) saat ini sudah masuk fase kritis. Sudah mulai orang berpikir asal bukan. Sebetulnya sangat ironis, presiden pertama yang dipilih secara demokratis, presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

Ada dua masalah utama yang dihadapi Indonesia. Pertama: kualitas kepemimpinan dan yang kedua school of thought (cara berpikir – red) dalam bidang itu, yang lebih banyak mengandalkan cara berfikir apa yang dikenal di kalangan economistWashington Consensus. Yaitu garis kebijakan ekonomi dari Washington untuk negara-negara berkembang, yang mereka sendiri tidak laksanakan dalam prakteknya. Di Asia Timur ini hanya ada dua negara yang secara konsisten melaksanakan Washington Consensus, yaitu Indonesia dan Philipina. Kedua negara ini tingkat ketimpangannya sangat luar biasa. Kedua negara ini, sejak beberapa dekade terus merosot. Prestasi terbesar dari kedua negara ini adalah menjadi eksportir tenaga kerja wanita terbesar di dunia.

Negara-negara di Asia Timur lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand, China, Jepang dan sebagainya tidak menjalankan Washington Consensus. Mereka lebih percaya bahwa di dalam bidang ekonomi, dalam perumusan kebijakan di bidang ekonomi, mereka lebih mandiri; menggunakan apa yang disebut model Asia Timur. Dalam model Washington Consensus, peranan pemerintah seminimum mungkin, sementara dalam model Asia Timur pemerintah memainkan peranan yang proaktif dalam bidang ekonomi. Dengan cara inilah negara-negara di Asia Timur mengejar ketinggalannya dari Barat. Walaupun di dalam bidang politik dan militer mereka bekerjasama dengan Washington, tetapi dalam bidang ekonomi mereka mau mandiri dalam perumusan kebijakan, karena hanya dengan cara itu mereka bisa mengejar ketertinggalan dari Barat dan pelan-pelan nanti mereka bisa lebih kuat secara militer.

Pada pertengahan tahun 1960-an GNP perkapita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, China nyaris sama, yaitu kurang dari US$100 per kapita. Setelah lebih dari 40 tahun, GNP perkapita negara-negara tersebut pada tahun 2004, mencapai: Indonesia sekitar US$ 1.000, Malaysia US$ 4.520, Korea Selatan US$ 14.000, Thailand US$ 2.490, Taiwan US$ 14.590, China US$ 1.500. Jadi harus ada pertanyaan. kok negara-negara lain bisa maju lebih cepat, tingkat kesejahteraan rakyatnya lebih baik, jurang antara kaya-miskin ada tapi tidak sebesar yang ada di Indonesia. Nah, tidak bisa hanya menyalahkan presiden demi presiden, tapi karena ada satu school of thought yang dominan di dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang hanya merupakan sub-ordinasi dari kepentingan Internasional.

Dari segi yang lain, kalau dilihat dari segi sejarah, kita itu mendapatkan political independence (kemerdekaan politik – red) pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan politik sebagai bangsa. Tahun 1998, rakyat kita mendapatkan freedom, demokrasi, kebebasan untuk menyatakan apa saja dan menulis apa saja yang selama rezim otoriter Soeharto tidak mungkin. Tetapi sejak tahun 1945, belum pernah terjadi kebangkitan ekonomi. Tidak ada kebangkitan ekonomi. Setelah tahun 1998, kita juga tidak punya kebangkitan ekonomi itu. Jadi harus ada pertanyaan mendasar, ketika kita sudah memiliki political independence, sudah memiliki freedom in terms of democratic mechanism (kebebasan dalam arti mekanisme demokrasi – red), tetapi mengapa belum pernah terjadi kebangkitan ekonomi sampai sekarang.

Nah, jawabannya adalah apa yang disebut the creeping back of neo-colonialism (kembalinya kolonialisme gaya baru – red). Bukan lagi model kolonialisme jaman dulu, pakai kekuatan militer dan dominasi politik, tetapi penguasaan ekonomi melalui mekanisme pasar. Proses kembalinya neo-kolonialisme itu sebetulnya dimulai pada tahun 1967 saat renegosiasi utang dengan kreditor-kreditor. Set backsedikit, waktu KMB (Konferensi Meja Bundar – red) di Belanda, Indonesia memang ditekan pada waktu itu untuk mengambil alih utang-utang pemerintahan Hindia Belanda. Publik tidak banyak tahu bahwa Pemerintah Indonesia ditekan untuk membayar seluruh utang-utang dari pemerintah Hindia Belanda. Padahal banyak dari utang-utang itu adalah utang untuk melawan dan menghancurkan kelompok pejuang kemerdekaan Indonesia, termasuk para pejuang kemerdekaan kita, seperti perang di Aceh, perang Pattimura di Maluku, dan sebagainya. Itu adalah ongkos buat Belanda. Nah itu dinyatakan sebagai utang pemerintah Indonesia. Pada waktu itu, Soekarno dengan Hatta menyatakan ‘sudahlah, kita ambil utang-utang itu, yang penting kita merdeka dulu, soal utang urusan belakangan’. Begitu KMB ditandatangani, bung Karno memerintahkan, jangan bayar itu utang. Jadi walaupun utang itu disepakati, pemerintah Indonesia tidak pernah mau bayar. Taktiklah istilahnya itu.

Tapi waktu pemerintahan Soeharto, awal Orde Baru pada tahun 1967, Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan yang disebut sebagai Mafia Berkeley membuat kesepakatan baru untuk mulai membayar utang Hindia Belanda tersebut yang sebetulnya secara moral itu tidak justified (dibenarkan – red), secara histories politis itu tidak justified. Tetapi Widjojo dan kawan-kawan waktu itu sepakat untuk mulai mencicilnya. Widjojo dan kawan-kawan itu memang dididik di Berkeley, dipersiapkan untuk mengambil alih pengelolaan ekonomi setelah Soekarno jatuh, supaya membelokkan garis ekonominya, satu garis dengan garis Washington. Sejak itulah dimulai the creeping back of neo-colonialism. Seperti diketahui bahwa sekarang, untuk menguasai suatu negara tidak perlu secara militer, tidak perlu secara fisik, asal ekonominya bisa dikendalikan, negara tersebut bisa dikuasai.

Sejak itu, walaupun Mafia Berkeley berkuasa nyaris tidak pernah berhenti selama 40 tahun, berlanjut ke muridnya, ke cucu muridnya dan seterusnya. Presiden bisa berganti, partai yang berkuasa bisa ganti, jenderal bisa ganti, TNI bisa melakukan reformasi, tapi di dalam bidang ekonomi tetap pada garisnya Mafia Berkeley. Nah, inilah yang menjadi sumber mengapa Indonesia tidak bisa menjadi besar, karena mereka dalam prakteknya sering menjadi conduit (saluran – red) bagi lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, untuk merumuskan undang-undang di Indonesia, merumuskan berbagai kebijakan. Contoh: awal orde baru tahun 1967, UU investasinya dibikin oleh satu lembaga kreditor kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan jadilah UU Investasi. Banyak sekali UU yang masuk ke kategori itu. Misalnya, Bank Dunia bilang, saya kasih 400 juta dollar tapi Indonesia harus bikin UU Privatisasi Air, sehingga petani juga harus bayar air. Kemudian ADB (Asia Development Bank – red) juga kasih pinjaman 300 juta dollar tapi Indonesia harus ada UU Privatisasi, agar perusahaan-perusahaan negara bisa dijual dengan harga murah. Jadi banyak sekali UU dan peraturan pemerintah yang sebetulnya dipesan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional.

Hal itu sesungguhnya melanggar konstitusi. Kita ini adalah sovereign state (negara yang berdaulat – red), tidak boleh ada pihak manapun yang memberi iming-iming memberi pinjaman dengan syarat ada UU yang mereka susun. Jelas saat orang menyusun UU, kepentingan dia adalah nomor satu. Kalau ada satu negara yang UU-nya dipesan dikaitkan dengan pinjaman, pembuatan UU yang diikat dengan pinjaman, jelas yang memberi pinjaman itu memiliki kepentingan-kepentingan di dalam pembuatan UU itu. Jika ada satu negara yang mengikuti pola seperti ini, bisa dibayangkan bahwa negara ini tidak akan pernah bisa maju. Di Asia, yang ikut model ini hanya ada dua negara yakni Indonesia dan Philipina. Negara lain tidak mau mengikuti itu, kalau kebijakan ekonomi, mereka rumuskan sendiri. Mereka buat UU yang mencerminkan kepentingan negara mereka, kepentingan rakyat mereka.

Seperti banyak diketahui, di Asia Timur sering terjadi konflik dagang, misalnya antara Taiwan dengan Amerika, Malaysia dengan Eropa, dan Singapura juga, walaupun secara politik dan militer, mereka ikut hegemoninya Washington. Nah kita di dalam politik luar negeri mengaku independen, dalam prakteknya tidak selalu independen. Di dalam bidang militer kita punya kerjasama dengan negara-negara besar, tapi dalam bidang ekonomi kita, pola neo kolonialisme benar-benar masih berlangsung hingga saat ini. Selama itu tidak dihancurkan jangan mimpi Indonesia bisa jadi negara besar.

Sesungguhnya Indonesia ini adalah negara yang kaya sekali. Istilah saya, Indonesia ini memiliki banyak golden bowls, cangkir emas, seperti Freeport, Cepu, dan sebagainya. Tapi karena mental pemimpin dan elitnya itu inlander, maka kekayaan itu seakan tidak bermakna. Cepu misalnya, nilainya antara 120 billion dollar sampai 150 billion dollar. Lebih besar daripada cadangan minyaknya bekas Caltex di Sumatra Selatan. Tetapi pengelolaan ladang minyak ini diberikan kepada perusahaan Exxon tanpa kompensasi yang memadai. Nah, cangkir emas atau golden bowls ini dipakai untuk mengemis uang recehan. Dari Bank Dunia 300 juta dollar, dari Amerika 400 juta dollar, dari Eropa sekian juta dollar. Pemimpin kita tidak tahugolden bowl yang dia pegang, baru satu Cepu saja, nilainya ratusan milyar dollar. Belum lagi Freeport nilainya berapa, dan yang lain-lain yang bertebaran di nusantara itu berapa nilainya.

Kenapa itu bisa terjadi, karena para pemimpin dan elit kita masih bermental inlander dan tidak percaya diri. Tidak memiliki kemampuan intelektual untuk menghadapi kepentingan-kepentingan negara besar itu. Selama mental inlander ini masih dominan di kalangan elit kita, saya tidak yakin Indonesia akan menjadi negara besar. Tapi kalau prasyarat tadi itu kita penuhi, yaitu pertama kita hancurkan hubungan neo kolonialisme di dalam bentuk utang yang dikaitkan dengan UU dan peraturan pemerintah, kita rumuskan kebijakan ekonomi kita sendiri. Yang kedua, kita tidak boleh punya sikap inlander yang bermental rendah diri. Asset-asset yang ratusan milyar dollar ini adalah milik bangsa kita.

Nah, kalau hal itu terjadi, Indonesia pasti akan menjadi negara besar. Tapi sayangnya, mohon maaf, dari nama-nama yang pernah memimpin Indonesia sejak awal orde baru sampai nama-nama dari para elit yang bercita-cita menjadi pemimpin di tahun 2009, tidak jauh dan tidak lebih, hanya mengulang lagu lama. Motifnya hanya sekedar power (kekuasaan – red), memanfaatkan power itu untuk popularitas, untuk kepentingan kelompok, dan lain-lain. Belum ada yang bicarabeyond (lebih daripada – red) itu. Kalau hanya mengulang, okey pemimpinnya baru, lagunya lagu lama, istilah saya itu ‘old wine in a new bottle’ (anggur masam di botol baru – red), Indonesia tidak akan ke mana-mana.

Menurut saya, Indonesia perlu pemimpin baru dan jalan baru. Karena sudah 40 tahun sejak orde baru sampai sekarang, pemimpin sudah berganti beberapa kali, tapi lagunya tetap lagu lama, yakni lagu sub-ordinasi kepada kepentingan internasional, lagu the creeping back of neo-colonialism. Hanya jika diputus mata rantainya, baru akan terjadi perubahan dan memungkinkan kebangkitan ekonomi Indonesia. Saya mau berkampanye. Bukan dalam arti mau jadi pemimpin, tetapi berkampanye bahwa Indonesia perlu jalan baru. Pointnya adalah keinginan mengubah school of thought. Hal ini bisa dilakukan melalui media dan lain-lain bahwa Indonesia perlu jalan baru. Kalau hanya pemimpin baru, rakyat Indonesia hanya akan dibohongi kembali. Ada dulu pemimpin yang idealismenya bela ‘wong cilik’ tetapi setelahnya, bela ‘wong licik’. Kenapa bisa begitu, ini lebih disebabkan oleh school of thought-nya itu tidak mungkin bela rakyat kecil. Selama masih menggunakan cara Mafia Berkeley, tidak mungkin ada jalan baru yang lebih pro kepentingan rakyat dan nasional.

KI: Terima kasih Pak Rizal atas waktu dan uraian sangat gamblang yang sudah diberikan ini.

RR: Terima kasih kembali.

Itulah hasil bincang-bincang redaksi KabarIndonesia dengan penggemar olahraga renang dan tennis meja itu. Sebagai Presiden Komisaris PT. Semen Gresik (persero) Tbk, saat ini Rizal Ramli amat serius melakukan sejumlah langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, mendorong program pengurangan biaya dan meningkatkan keuntungan PT. Semen Gresik Tbk. Tujuan tersebut dicapai dengan melakukan konsolidasi dan integrasi ketiga perusahaan yaitu PT. Semen Gresik, PT. Semen Padang, dan PT. Semen Tonasa. Bersama-sama Komisaris dan manajemen mempersiapkan kerangka retrukturisasi organisasi dan finansial untuk jangka menengah. Hasil dari langkah-langkah tersebut, laba bersih Semen Gresik naik 29,3 % menjadi Rp 1,295 triliun, dan EBITDA margin mencapai 26,1 % pada tahun 2006. Bahkan untuk pertama kalinya PT. Semen Gresik Tbk masuk kelompok 7 BUMN yang paling menguntungkan. Tercatat kemudian PT Semen Gresik Tbk menerima penghargaan dalam kategori Most Committed to a Strong Dividend Policy 2007 (peringkat ke-7) dan Best Corporate Governance 2007 (peringkat ke-8) dari majalah FinanceAsia. Obsesi dan impian pria berkacamata itu terhadap tanah airnya cukup sederhana: ”Saya hanya menginginkan negara ini sejahtera dan maju,” ujarnya suatu saat kepada wartawan. Selamat berkarya Bung Rizal!

Biodata Singkat:

Nama: Rizal Ramli
Tempat/tgl. Lahir: Padang, 10 Desember 1953

Pendidikan

Ph.D dalam bidang ekonomi, Boston University, Boston, AS, 1990.
M.A. dalam bidang ekonomi, Boston University, Boston, AS, 1982.
Asian Studies, Sophia University, Tokyo, Jepang 1975.
Departemen Fisika, Institut Teknologi Bandung, 1973 – 1980.

Bidang Keahlian

Makro Ekonomi, Keuangan dan Industri

Pengalaman Kerja

Chairman of the Board, ECONIT Advisory Group. 2002 – saat ini.
Presiden Komisaris PT. Semen Gresik, Tbk. 2006 – saat ini.
Executive Chairman, GlobeAsia Magazines, 2007.
Menteri Keuangan. Juni 2001 – Juli 2001.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian RI. Agustus 2000 – Juni 2001.
Kepala Badan Urusan Logistik. April 2000 – Maret 2001.
Sekretaris Tim Monitoring, Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Gus Dur & Megawati, April 2000 – Agustus 2000.
Managing Director ECONIT Advisory Group, think tank independen bidang ekonomi, industri dan perdagangan. 1993 – 2000.
Penasehat Ekonomi di DPR-RI. 1993 – 1999.
Konsultan Ekonomi untuk beberapa lembaga keuangan, Bank Indonesia, serta lembaga internasional. 1993 – 1999.
Anggota Redaksi Jurnal Ekonomi dan Sosial PRISMA.
Dosen Ekonomi Program Magister Manajemen Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 1992 –1999.
Dosen Tamu dalam bidang ekonomi, sering memberikan kuliah di berbagai perguruan tinggi didalam dan luar negeri, berbagai departemen, seperti Departemen Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan, Bank Indonesia, BUMN. Juga kuliah tamu di LEMHANAS, SESKO TNI-POLRI, dan lain-lain.

Pengalaman Organisasi

Deputi Ketua Dewan Mahasiswa ITB, Bandung, 1977.
Staf Pimpinan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 1993-1999.
Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Pasca’45, 1999 – 2000.
Diadili dan dipenjara di Sukamiskin Bandung, 1978/79 sebagai salah seorang pimpinan mahasiswa yang menolak kepemimpinan Presiden Soeharto.

Keluarga

Nama Istri: Herawati M. Mulyono
Nama Anak: Dhitta Puti Saraswati Ramli, Dipo Satrio Ramli, dan Daisy Ramli

(WIlson Lalengke)