Kejanggalan Program Ketahanan Pangan Desa Mekarsari Di Ngamprah Mulai Terkuak, Kades Sebut Kelompok Ternak Orang Gunung Tidak Tahu Sistem Administrasi

BANDUNG BARAT, jurnalpolisi.id

Penggunaan anggaran Dana Desa tahun anggaran 2022 sepatutnya menjadi perhatian khusus aparat penegak hukum (APH) terutama pada program ketahanan pangan dan hewani di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Pasalnya, pengalokasian Dana Desa sebesar 20 persen dari APBDes pada program ketahanan pangan dan hewani di Desa Mekarsari menjadi perbincangan hangat saat ini.

APAKAH ANGGARAN KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI DI DESA MEKARSARI SUDAH BENAR DIREALISASIKAN SECARA ATURAN YANG BERLAKU ?

Sebelumnya, telah di tayangkan pemberitaan oleh redaksi Jurnal Polisi News dengan judul, “Ayam Broiler Dari Program Ketahanan Pangan Desa Mekarsari Ngamprah Mati Semua Tanpa Ada Berita Acara, Tahun 2023 Belum Dilaksanakan”, pada Jum’at (8/12/2023).

Dalam release berita tersebut, diketahui terdapat penjelasan yang berbeda dari keterangan Sekretaris Desa maupun Kaur Keuangan Desa Mekarsari yang terkesan janggal dalam perealisasian program ketahanan pangan dan hewani.

Atas adanya hal itu, Tim Investigasi mendatangi kembali Kantor Desa Mekarsari kedua kalinya, dan mengkonfirmasi Krisno Hadi selaku Kepala Desa secara langsung.

Dalam klarifikasinya, Krisno Hadi menyampaikan, menurut isi berita yang dibaca olehnya, bahwa pekerjaan tersebut atau program tersebut itu datang dari Kepala Desa.

“Yang perlu saya klarifikasi, bahwa anggaran belanja Desa tahun 2022 itu berdasarkan musyawarah desa (musdes) yang melibatkan RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK dan lain sebagainya. Jadi itu yang memutuskan untuk APBDes Tahun Anggaran 2022. Jadi bukan semata-mata, bahwa itu adalah perintah Kepala Desa, cuma Pemerintahan Desa mengeksekusi apa yang telah dicantumkan dan disetujui postur anggaran di APBDes di tahun 2022,” ujarnya.

Untuk Tahun 2022, sambung Krisno Hadi menjelaskan, Dana Desa Mekarsari itu kurang lebihnya Rp1.600.000.000-, untuk ketahanan pangannya sekitar 20 persen dari APBDes.

“Untuk ketahanan pangan alhamdulillah program tersebut sudah kita laksanakan untuk Tahun 2022, untuk tahun 2023 kita sedang membuat rumusan supaya di tahun 2023 itu harus jauh lebih baik daripada Tahun 2022. Memang program ketahanan pangan ini sangat riskan, karena ini diberikan kepada warga masyarakat berupa perternakan ayam,” katanya.

Lebih lanjut, Krisno Hadi memaparkan beberapa hal yang menunjang keberhasilan daripada ketahanan pangan tersebut;

“Pertama adalah sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia kadang-kadang persepsi juga kadang-kadang berbeda, mentang-mentang dana dari pemerintah, jadi dianggapnya hibah. Ini yang belum bisa berubah mindsetnya di masyarakat,” pungkasnya.

Menurut Krisno Hadi, program atau kegiatan ketahanan pangan di Desa Mekarsari bukan gagal, tetapi tidak berhasil.

“Beda lagi dengan gagal, kalau gagal itu tidak dilaksanakan, tapi kalau ini tidak berhasil, sudah kita laksanakan tetapi hasilnya jauh dari memuaskan,” ucapnya.

Selain daripada sumber daya manusia, masih dengan Krisno Hadi menerangkan, ketika itu memang ada faktor penyebab lain.

“Itu adalah suhu udara, musim kemarau ini yang membawa dampak yang kurang baik terhadap ayam-ayam broiler tersebut, sehingga si ayam ini banyak yang mati, dan tumbuh kembangnya juga kurang berhasil, yang diharapkan satu ekor itu 1,4 kilogram, ternyata cuma 1,1 kilogram 1,2 kilogram, karena itu pengaruh-pengaruh cuaca atau suhu udara yang ada di sekitar itu. Anggap saja, bahwa hal ini sudah kami lakukan sekalipun kurang berhasil, tapi Insyaallah untuk tahun 2023 ini kami akan merubah rencana, karena ayam broiler di Mekarsari ini tidak tepat,” paparnya.

Atas ketidakberhasilan program ketahanan pangan dan hewani tahun 2022, pada program yang sama di tahun 2023 ini, Pemerintah Desa Mekarsari berencana akan mengalihkan ke ayam sentul, produksi dari Kabupaten Ciamis.

“Kita coba di sini, karena ayam sentul tersebut, tahan cuaca, tahan penyakit, ini yang diharapkan bahwa kita harus lakukan uji coba dengan kondisi yang ada di Mekarsari. Mudah-mudahan tahun 2023 ini ayam sentul dapat berhasil, apalagi kita akan menghadapi bulan puasa, harapan kita supaya nanti pangsa pasarnya pun bisa menunjang, jangan sampai ayam sentul itu nanti dijual keluar, dimana biasanya kalau harga jual keluar, harga kita ditekan semurah mungkin,” terang Krisno Hadi.

Dikarenakan ayam broiler pada program ketahanan pangan dan hewani tahun 2022 cukup banyak yang mati, ditambah lagi berat dan harga jual ayam tersebut tak sesuai harapan, masih dengannya mengatakan, disebabkan sumber daya manusia, dianggap kelompok ternak bahwa ini akan berkelanjutan, dimodalkan lagi, akhirnya habis begitu saja.

“Seperti halnya pemberian ternak domba, kadang-kadang 3 bulan 6 bulan domba itu udah hilang, ini persepsi di masyarakat itu demikian. Tapi mudah-mudahan nanti kita tahun 2023 dengan pengalaman 2022, bahwa ayam sentul mudah-mudahan menjadi ikon buat Mekarsari,” harapnya.

Dikonfirmasi soal rincian anggaran ketahanan pangan dan hewani, Krisno Hadi menyampaikan, bahwa anggarannya sebesar Rp320.000.000,-.

“Tetapi itemnya adalah untuk pembuatan kandang ayam di sini ada Rp150.712.500,- itu kandangnya saja. Kita buat kandang itu tiga titik, satu di RW 9 Bantar gedang, kedua di RW 8 Cinangela, dan yang ketiga adalah RW 10 Babakan garut. Kandangnya juga besar, kapasitasnya untuk 1000 ayam, ukuran 9 x 12 meter,” bebernya.

Kemudian, untuk belanja bibit dan pakan itu sekitar Rp65.464.000,- terus untuk honorarium konsultan itu sekitar Rp3.000.000,- uang saku petugas kebersihan atau disini belanja pakan, doc, obat-obatan, tempat pakan besar, tempat minum, mobilisasi dan alat pemanas, itu sekitar Rp60.500.000,-.

“Nah, itulah berdasarkan RAB yang dituangkan di dalam rencana dalam APBDes tahun 2022,” ucapnya.

Disinggung Tim Investigasi Jurnal Polisi News, kenapa belum terlaksana program ketahanan pangan dan hewani tahun anggaran 2023 di Desa Mekarsari. Krisno Hadi pun menanggapi, Insyaallah di bulan Desember ini akan di eksekusi.

“Jadi semuanya harus berjalan, bagaimanapun kita rapatkan barisan, kelompok-kelompok ternak yang ada di wilayah masing-masing, terutama di empat tempat tersebut akan kita kumpulkan, dan kita sudah ada kerjasama sekalipun belum dituangkan dalam memorandum understanding (Mou) dengan CV yang mengelola ayam Sentul di Ciamis. Jadi, kita kerjasama dengan Ciamis, akan terlaksana di Desember 2023 ayam Sentul semua,” jelasnya.

Krisno Hadi juga mengaku, bahwa belum lama ini sempat ada pemeriksaan oleh BPKP di Mekarsari soal penggunaan anggaran Dana Desa, salah satunya disebutkan, yakni program ketahanan pangan.

“Arahannya dari BPKP alhamdulillah cukup bijak, dan memahami tentang kultur masyarakat yang ada di Jawa Barat khususnya di Mekarsari. Jadi pemeriksaan BPKP alhamdulillah bahwa kegagalan ini lumrah, kalau dalam suatu usaha itu ada gagal dan berhasil, hanya kebetulan di Mekarsari itu adalah gagal. Tapi dari BPKP menyarankan supaya untuk ternak di sini adalah hewan-hewan yang memiliki daya tahan yang kuat terhadap penyakit, jadi bagaimanapun BPKP ini sudah melakukan pemeriksaan ke tiga tempat yaitu Cinangela RW 08, RW 10 Babakan garut dan RW 9 Bantar gedang, itu menyarankan kepada kami di dalam laporan hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Disindir oleh Tim Investigasi Jurnal Polisi News soal pendapatan hasil dari penjualan ayam broiler pada program ketahanan pangan dan hewani tahun 2022 apakah disetorkan ke Desa, Krisno Hadi menyampaikan, “Tidak”.

“Tidak. barang ditanyakan itu uang kemana, habis. Maklum orang gunung yang tidak tahu mengenai masalah sistem administrasi, itu semuanya oleh kelompok-kelompok itu. Jadi itu kembali kepada masyarakat sekalipun tidak sesuai dengan prosedur, seharusnya dikembalikan lagi menjadi modal lancar, karena tidak berhasil itu tadi, jadi cukup untuk biaya pemeliharaan saja,” tuturnya.

Selain program ketahanan pangan dan hewani yang direalisasikan sebesar 20 persen dari APBDes, pada tahun anggaran 2022, Krisno Hadi juga mengaku, bahwa dana Covid-19 masih tetap direalisasikan.

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) masih, penanganan Covid-19 masih, jadi memang untuk anggaran 2022 refocusing kepada Covid. Jadi ada beberapa kegiatan yang ibaratnya dialihkan untuk penanganan Covid 8 persen. 8 persen itu untuk pembelian penyemprotan, baik penyemprotan manual, pakai alat semprot maupun penyemprotan pakai mobil damkar, terkait masalah wilayahnya yang luas pakai mobil damkar, tambah lagi kita membagikan masker, kita memberikan obat-obatan, kita memberikan santunan makanan bagi penderita yang terkonfirmasi Covid,” ujarnya.

Diperinci oleh Krisno Hadi terkait penyaluran dana BLT di Desa Mekarsari. “Untuk tahun 2022 kita cukup besar mengalokasikan ke BLT itu 35 persen”.

“Kemudian untuk tahun 2023, kita alokasikan 15 persen, karena kondisi ekonomi masyarakat sudah mulai membaik, tukang ojek sudah bisa berjalan, yang tadinya mendapatkan bantuan BLT dengan sendirinya, boleh dikatakan sudah tidak lagi mendapatkan, hanya yang kita tekankan di BLT tahun 2023 bagi yang ekstrim, artinya bagi penyandang penyakit kronis, struk, pokoknya yang sudah tidak berdaya saja, kedua nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah ibaratnya terpisah dari anak-anaknya. Kemudian juga ada penanganan untuk warga-warga yang belum bangkit dari ekonominya dari dampak Covid, itu yang kita bantu, alhamdulillah 58 orang untuk tahun 2023 tersalurkan dengan baik,” ucapnya.

Perlu diketahui, berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Peningkatan Produksi Peternakan (program ketahanan pangan dan hewani) di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah tahun 2022 yang didapatkan Tim Investigasi Jurnal Polisi News sebesar Rp216.176.500-. BUKAN seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Mekarsari Krisno Hadi sebesar Rp320.000.000-.

Selanjutnya, Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif diharapkan tegas dalam menegakkan aturan untuk mengevaluasi kinerja Camat, Kasi Binwas Kecamatan Ngamprah, Pendamping Desa, dan Inspektorat KBB yang diduga lalai pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) di Desa Mekarsari.

RED – INVESTIGASI
DRIVANA