Inspektorat Daerah Provinsi Jabar Gandeng Paksi Kujang Bersatu Gelar Sosialisasi Penguatan Desa Antikorupsi Di Laksanamekar Padalarang
BANDUNG BARAT, jurnalpolisi.id
Dalam rangka penguatan Desa Antikorupsi, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat bersama para pengurus Penyuluh Antikorupsi Kujang Bersatu Jawa Barat (Paksi KBJB) gelar sosialisasi Antikorupsi di Aula Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jum’at (28/12/2023).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Padalarang Agus Achmad Setiawan, SE, S.Ip, MM, Kepala Desa Laksanamekar Kohar beserta perangkat Desa, Tokoh masyarakat dan Karang Taruna.
Desa Laksanamekar merupakan salah satu dari 19 Desa terpilih yang mendapatkan penghargaan sebagai Desa Antikorupsi setelah dilakukan Pemeriksaan Administrasi pada Bulan November lalu.
Tujuan utama dilaksanakannya sosialisasi Desa AntiKorupsi ini adalah penguatan untuk menambah pengetahuan serta memahami hal yang masuk ke dalam bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi.
“Jadi disini Inspektorat Provinsi menggandeng atau memberdayakan para Penyuluh Antikorupsi Kujang Bersatu Jawa Barat untuk memberikan materi tentang Desa Antikorupsi, juga tentang tindak pidana korupsi agar mereka lebih kuat lagi dalam pencegahan korupsi. Dan juga mereka mengetahui tentang materi-materi tentang Antikorupsi,” kata Sekretaris 2 Paksi Kujang Bersatu Jawa Barat, Nur’aini Ilmi Tanjung, SE, M.Si.
Desa Laksana Mekar diharapkan, sambung Ilmi Tanjung yang juga merupakan pejabat fungsional di PPUPD Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan, berkomitmen untuk tetap menjadi Desa Antikorupsi di KBB.
“Sehingga Desa Laksanamekar juga bisa menjadi contoh bagi desa-desa yang lainnya. Karena, bagaimana kita bisa membangun desa ingin maju, atau Pemda juga maju, itu harus dari desanya dulu. Jadi Desa ini diharapkan menjadi tolak ukur bagi desa-desa yang lain atau bagi perangkat daerah sekalipun dalam pencegahan korupsi,” jelasnya.
Ditempat yang sama, ditambahkan oleh Bendahara Paksi KBJB Etit Gartiah, A.Md, pihaknya menargetkan akan berupaya lebih banyak lagi menciptakan desa-desa yang menjadi replikasi Desa Antikorupsi.
“Di Jawa Barat itu kan sudah banyak ya Desa Antikorupsinya, jadi Desa Antikorupsi itu kan bukan hanya Kepala Desanya, tapi masyarakat sekitar juga harus menjadi replikasi untuk menjadikan Desa itu Antikorupsi. Karena Desa itu adalah negara terkecil, kalau dari desanya sudah bersih, insyaallah ke atasnya juga akan bersih,” ujarnya.
Etit Gartiah yang juga merupakan pengurus di SPAK (Saya Perempuan Antikorupsi) menyampaikan, bahwa kegiatan ini akan berkesinambungan.
“Karena tahun depan mungkin ada desa sebagai Desa replikasi Antikorupsi yang lain,” pungkasnya.
Sementara dalam kesempatan itu, Camat Padalarang Agus Achmad Setiawan, SE, S.Ip, MM mengucapkan selamat kepada Desa Laksanamekar yang telah terpilih menjadi replikasi Desa Antikorupsi satu-satunya di KBB.
“Harapan kami Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dengan sudah dipegang status Desa Antikorupsi ini, memang berat tapi seberat apapun saya yakin Desa Laksanamekar bisa melaksanakan dan bisa mengimplementasikan menjadi Desa Antikorupsi,” katanya.
Selanjutnya, Kohar selaku Kepala Desa Laksanamekar saat dikonfirmasi Jurnal Polisi News mengucapkan terimakasih kepada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, para pengurus Paksi KBJB yang telah memberikan pembekalan untuk Desa Laksanamekar tentang Desa Antikorupsi.
“Mudah-mudahan kita bukan hanya di level Desa Antikorupsi. Mudah-mudahan kita juga menerapkan perilaku Antikorupsi sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,” ujarnya.
Sebelum melangkah keluar, Kohar mengaku penguatan Antikorupsi sudah diterapkan dan dilaksanakan di internal Pemerintah Desa Laksanamekar.
“Tinggal lebih diakuratkan lagi, dan kita juga akan sering mengadakan rapat bulanan dengan perangkat desa, rapat koordinasi dengan LPMD dan rapat koordinasi dengan lembaga masyarakat yang diantaranya RT dan RW di wilayah.
Disinggung soal keterbukaan informasi publik, lebih lanjut Kohar menerangkan, pihaknya akan tetap memasang baliho APBDes rilis per triwulan.
“Per tahun itu kita buat di lapangan, dan untuk masyarakat sebelum kita melaksanakan kegiatan fisik, biasanya kita rapat pelaksanaan untuk membahas besar anggaran dan berapa jumlah yang dilaksanakan dalam kegiatan. Kemudian kita akan mengadakan sertifikasi setiap pekerjaan, jadi itu yang kita laksanakan selama ini di Desa Laksanamekar,” paparnya.
Untuk kritik saran Pemerintah Desa Laksanamekar masih tetap menyediakan kotak saran untuk masyarakat menyampaikan keluhan atau aspirasinya.
“Alhamdulillah kemarin kotak saran dibuka saat rapat koordinasi, yang menjadi kritik sekarang itu tentang keadaan Kantor Desa, masyarakat menginginkan bahwa Kantor Desa itu harus dibenahi. Mudah-mudahan di 2024 kita merehab Kantor Desa dari Dana Desa sebesar 10 persen,” imbuhnya.
Diakhir wawancara eksklusif, Kohar menghimbau kepada jajarannya untuk kerja lebih optimal melayani masyarakat.
“Dan untuk masyarakat apabila ada keluhan, silakan buat surat, datang ke desa kemudian simpan di kotak saran,” tutupnya.
KADIV INVESTIGASI
DRIVANA
