PEMKAB PESIBAR GELAR UPACARA PERINGATI HUT KORPRI KE-52
Pesisir Barat Lampung – jurnalpolisi.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) menggelar upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-52, di Halaman Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Rabu (29/11/2023).
Dalam kegiatan tersebut diwarnai dengan pemotongan 52 tumpeng dan disediakannya stand Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menambah kemeriahan puncak peringatan HUT Korpri tahun ini.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Ketua Dewan Pengurus (DP) Korpri Pesibar, yang juga Plt. Sekda Pesibar, Drs. Jon Edwar, M.Pd., dengan dihadiri Bupati-Wakil Bupati Pesibar, Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H., – A. Zulqoini Syarif, S.H., Ketua Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pesibar, Septi Istiqlal, Kapolres Pesibar, AKBP. Alsyahendra, S.IK., M.H., diwakili Wakapolres Pesibar, Kompol. Rafli Yusuf Nugraha, S.IK, S.H., M.I.P., Dandim 0422/Lampung Barat (Lambar), Letkol. CZI. Anthon Wibowo, Kacabjari Krui , para Asisten, Staf Ahli, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pesibar.
Dalam sambutan Ketua Umum (DP) Kopri Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., yang disampaikan Ketua DP Korpri Pesibar, Jon Edwar menyampaikan ucapan selamat ulang tahun terhadap seluruh anggota Kopri, baik yang bertugas di Indonesia maupun di Perwakilan RI di luar negeri. “Momentum HUT ke-52 mari jadikan sebagai upaya untuk meneguhkan Korpri sebagai penguat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pelindung Aparatur Sipil Negara (ASN),” tutur Ketua DP Korpri Pesibar, Jon Edwar.
Disampaikannya, DP Korpri Nasional juga menyampaikan terima kasih kepada Korpri dan seluruh ASN atas semua program yang bermanfaat ke masyarakat luas. Semua program tersebut tentunya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kerja-kerja yang optimal dari seluruh ASN. Dari keberhasilan Indonesia melewati pandemi Covid-19 dengan baik sehingga dipuji khalayak Internasional hingga program-program terobosan dan reformasi struktural yang telah berdampak positif ke masyarakat luas adalah bagian dari kerja keras para ASN. Selain itu peran aktif para ASN anggota Korpri dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting sangatlah besar. “Inflasi terus kita kendalikan dan stunting secara bertahap dapat kita turunkan, dan Insya Allah Tahun 2024 sudah sesuai target dapat mencapai 14 persen atau bahkan kurang dari itu,” jelas Ketua DP Korpri Pesibar, Jon Edwar.
Menurutnya, saat ini terjadi perubahan yang sangat cepat karena dua hal besar yaitu karena perkembangan teknologi dan karena perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat. Dua faktor besar pengubah kehidupan tersebut harus disikapi oleh Korpri. Saat ini dunia sudah digerakan oleh Artificial Inteleigence (AI), Internet of Thing (IoT), big data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik, sehingga tidak bisa lagi menggerakkan pemerintahan dengan cara lama, menyelesaiakan masalah dengan pendekatan masa lalu. Sebagai anggota Korpri, dituntut harus mampu menyelesaikan masalah dengan pendekatan terupdate. Digitalisasi dalam proses, hasil layanan, dan marketing semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan.
“Harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam. Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat. Layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat. Untuk itu, saya minta Korpri mampu membaca dan menjawab perubahan ini guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045,” lanjut Ketua DP Korpri Pesibar, Jon Edwar.
Ditambahkan, negara-negara maju saat ini sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Karenanya, para pengurus Korpri yang umumnya para Sekjen, Sesmen, Sekda dapat menerapkan meritokrasi dalam birokrasi. Hal itu sangat penting agar birokrasi Indonesia menjadi semakin baik. Meritokrasi harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan dan tanpa diskriminasi. “Saya berharap sistem meritokrasi ini segera terwujud dan memudahkan pengembangan karir ASN dalam satu kementerian, kabupaten, provinsi, atau pindah kementerian, pindah kabupaten maupun pindah provinsi,” tegas Ketua DP Korpri Pesibar Jon Edwar.
Meritokrasi harus dapat dilakukan karena bertujuan antara lain merekrut ASN secara professional, mengembangkan kompetensi ASN, kepastian karir ASN, perlindungan karir ASN, pengelolaan ASN yang efektif dan efisien, dan penghargaan untuk memotivasi ASN.
Lebih jauh dikatakan, terdapat bagian yang menarik dalam sejarah kehidupan Korpri ketika disandingkan dengan pemilu presiden dan pilkada. Dua event besar dimaksud, selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas Korpri. Persisnya pada Tahun 2024 akan berlangsung pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD dan pemilihan 38 Gubernur/wakil Gubernur dan 514 Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota. Hajat tersebut merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang wajib disukseskan bersama. “Saya percaya bahwa Korpri sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi pilpres dan pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara, Pancasila dan UUD 1945,” ucap Ketua DP
Masih kata Ketua DP Korpri Pesibar, Korpri yang memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa Indonesia, merupakan salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa. Ia mengimbau agar seluruh anggota Korpri terus berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi, serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Diminta juga keluarga besar Korpri untuk terus menerus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme.
“Berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka sebagai mesin, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan. Untuk memastikan birokrasi selalu dalam kondisi prima, maka dibutuhkan suatu ekosistem yang baik mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan,” papar Ketua DP Korpri Pesibar Jon Edwar.
Sebagai aset bangsa, ASN berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Pemerintah agar menjamin kesejahteraan ASN melalui perbaikan komponen kesejahteraan ASN yang layak, pemberian pensiun bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pemberian apresiasi atau penghargaan atas prestasi dan capaian ASN dalam membangun negeri. Saat ini pemerintah sedang mendesain sistem penggajian yang baru dengan model single salary sistem dan sistem pensiun yang lebih mensejahterakan. Kesejahteraan ini tentu saja harus diiringi oleh kinerja ASN yang lebih optimal.
Diterangkannya, Indonesia saat ini tengah mengalami pesatnya perkembangan teknologi melalui pertumbuhan aplikasi digital untuk menjawab kebutuhan sehari-hari. Manfaat dari tren ini bukan saja dialami oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga oleh berbagai masyarakat di daerah pelosok. Di sektor pemerintahan juga tengah terjadi transformasi layanan tatap muka (tradisional) menjadi layanan digital. Menurut data pemerintah, terdapat lebih dari 27.000 aplikasi digital di seluruh kementerian, lembaga pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sayangnya mayoritas aplikasi digital tersebut tidak terintegrasi alias bekerja sendiri-sendiri, bahkan banyak yang tumpang tindih dan duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah meluncurkan kebijakan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mendorong keterpaduan dan efisiensi penyampaian pelayanan berbasis digital. Namun, implementasi SPBE masih menghadapi tantangan diberbagai sisi, terutama salah kaprah penyamaan upaya digitalisasi pemerintah dengan pembuatan aplikasi.
“Akibatnya, publik ataupun ASN masih dihadapkan dengan proses birokrasi yang gemuk (excessive bureaucracy). Hal inilah yang menyebabkan mengapa kini pemerintah harus mengutamakan interoperabilitas antar aplikasi digital existing. Diharapkan Korpri mampu membaca dan menjawab tantangan zaman ini dengan memperkuat kompetensi digital dan budaya digital pada seluruh ASN, membentuk layanan digital pemerintah secara terpadu mengutamakan kebutuhan warga,” tandasnya.
“Saat ini program utama Korpri mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi ASN, perlindungan karir, bantuan hukum, dan peningkatan kesejahteraan. Program ini diharapkan membawa dampak positif pada masyarakat. Untuk itu, seluruh pengurus Korpri agar turut berperan serta secara aktif dalam menangani masalah inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak-anak,” pungkasnya* (Zulfikar).
