Tanggapi Carut Marut BUMD Jawa Barat, LSM PMPR Indonesia Sebut Tanggung Jawab Ridwan Kamil

BANDUNG BARAT, jurnalpolisi.id

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan, dimiliki, dikelola, dan diawasi oleh pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, BUMD diatur oleh suatu Peraturan Daerah (Perda). Adapun modal BUMD seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan dari daerah.

BUMD berperan penting dalam hal mengoperasikan dan mengembangkan bidang ekonomi daerah maupun nasional. Maka itu, jika dikelola dengan baik, BUMD akan memberikan dampak positif bagi suatu daerah dan masyarakatnya.

Di Jawa Barat BUMD didasari oleh PERDA No.10 Tahun 2017 tentang penyertaan Modal pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah .

Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia Kang Rohimat menanggapi akan hak itu yang mana dewasa ini banyak BUMD-BUMD di Jawa Barat dinilai banyak yang mengalami Kerugian, contoh saja :

1. PT. JASWITA, yang selama rentan waktu dari 2019 dinilai mengalami kerugian yang signifikan sehingga menyebabkan kerugian pada Pemerintah Daerah.
2. PT. Agro Jabar yang notabene dijadikan ujung tombak Program Petani Milenial dinilai gagal dan tidak menghasilkan apa-apa, bahkan menimbulkan polemik diantara para petani dikalangan muda tersebut.

“Disisi lain PT. Agro Jabar juga di tunjuk sebagai pelaksana Pusat Distribusi Pangan (PDP) Provinsi. Namun, sayang hal tersebut adalah ketidakjelasan semata, hanya dijadikan nilai kepentingan saja,” ujar Ketum PMPR Indonesia yang juga akrab disapa Kang Joker.

Sementara, Sekjen DPP LSM PMPR Indonesia Anggi Dermawan M.Pd mengungkapkan, bahwa akhir-akhir ini dirasa BUMD-BUMD di Jawa Barat sedang dijadikan lumbung penyimpanan kepentingan.

“Ada beberapa BUMD yang terjadi saling serang menyerang di tubuh internal BUMD itu sendiri artinya BUMD ini tidak sehat,” ucapnya.

Diakhir wawancara eksklusif, disampaikan kembali oleh Kang Joker, bahwa sebelum Ridwan Kamil selesai dari masa jabatannya sebagai Gubernur, Ridwan Kamil harus bertanggungjawab secara penuh atas kejadian-kejadian yang menyebabkan beberapa BUMD Jawa Barat dinilai gagal dalam mengelola sistem.

“Sehingga selain kerugian juga banyak kepentingan dan konflik interenal yang terjadi. Ini juga sangat menguatkan bahwa Identitas Jawa Barat sebagai Provinsi Terkorup di Indonesia terbukti dengan carut marutnya beberapa BUMD di Jawa Barat,” tutup Kang Joker

KADIV INVESTIGASI
DRIVANA