Sangat Serius, Ini Pernyataan Sikap LSM Pemuda Terkait Surat Pengunduran Diri Bupati Bandung Barat
BANDUNG BARAT, jurnalpolisi.id
Selain aktivis yang ada di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (DPP LSM Pemuda) yang selalu aktif menyoroti permasalahan yang terjadi di KBB juga ikut menyikapi terkait beredarnya salinan surat pengunduran Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan.
Melalui telepon aplikasi WhatsApp, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP LSM Pemuda, Ungkap Marpaung menyampaikan, bahwa pihaknya akan segera mengulas beberapa dugaan adanya kejanggalan dalam salinan surat pengunduran diri Hengki Kurniawan yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB.
“Kita selama ini aktif menyoroti permasalahan di Bandung Barat, mulai dari rotasi mutasi promosi yang dulu dikeluarkan, sampai dengan permasalahan kendaraan-kendaraan dinas yang kita lihat bermasalah, dan lain-lain. Ini menjadi sorotan, ada proyek-proyek yang sedang menjadi ramuan di Aparat Penegak Hukum (APH) sekarang (salah satunya Proyek yang memakai pinjaman ke PT. SMI),” ujarnya, Jum’at (18/8/2023).
Yang menjadi pertanyaan kita ini, sambung Ungkap menuturkan, ada surat pengunduran diri Bupati Bandung Barat yang diterima DPP LSM Pemuda berupa salinan tertanggal 13 Juli 2023.
“Ada apa Bupati mengundurkan diri, kan sebenarnya dibulan September nanti beliau sudah habis masa jabatannya. Nah, kami akan mencoba usahakan mengulas sampai jelas, kira-kira apakah beliau melepaskan bentuk tanggungjawab, atau ada hal lain,” katanya.
Karena, lebih lanjut Ungkap memaparkan, kalau kita bahas ke pencalonan Hengki ke DPR RI massa ini sudah berhenti.
“Merujuk pada aturan, beliau mencalonkan seharusnya di bulan Mei hingga Agustus awal. Sekarang sudah pertengahan Agustus, kenapa surat diterima DPRD KBB di tanggal 14 Agustus,” imbuhnya.
Ungkap menegaskan bahwa pihaknya akan menyikapi persoalan ini dengan serius, dan segera mempertanyakan ke APH termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
“Apakah surat ini sudah masuk ke Kemendagri, karena syarat nya beliau supaya diakui keabsahan daripada mundurnya beliau ini harus ada Surat Keputusan (SK) Kemendagri. Karena beliau bukan Plt ataupun PJs lagi, kan beliau sudah Definitif sebagai Bupati, tentu yang bisa menyatakan beliau itu berhenti dengan penuh, itu adalah Kemendagri. Sekarang pertanyaan kita, apakah SK Kemendagri sudah turun, kalau belum sampai kapan turunnya, dan kalau lewat dibulan September tentu tidak akan mungkin beliau bisa mencalonkan DPR RI, kan logikanya begitu, jadi kita bertanya-tanya semua, apa apa ini,” tandasnya.
Ditegaskan kembali olehnya, DPP LSM Pemuda akan segera mempertanyakan Surat Pengunduran Diri Bupati Bandung Barat apakah sudah sampai di Kemendagri RI.
“Dan dari Kemendagri apakah sudah ada SK Pemberhentian beliau secara mutlak. Kalau tidak ada, berarti ini semacam melepaskan tanggungjawab atas permasalahan yang dilakukan beliau selama ini. Jangan-jangan ini untuk pengalihan isu, kita kan tidak tahu, kenapa harus pakai surat pengunduran diri, inikan terkesan naif dan norak,” ucapnya.
Selanjutnya, Sekjen DPP LSM Pemuda, Ungkap Marpaung berharap agar Bupati Bandung Barat mempunyai prinsip.
“Kita minta yang pertama gentle lah, jangan lari dari tanggungjawab, beliau kan seorang tokoh, artinya sekarang ini beliau menjadi tokoh di Bandung Barat. Apa pun yang selama ini menjadi target beliau harusnya kan dirampungkan dulu, tidak mesti melarikan diri, mengundurkan diri dengan gaya-gaya pecundang seperti ini,” tukasnya.
Terakhir, ditambahkan olehnya, yang kedua, karena ini sedang ada proses-proses yang sedang dijalani, pihaknya berharap Bupati Bandung Barat bersabar menunggu atas proses yang sedang berjalan.
“Kalau memang nanti beliau terbukti semua laporan-laporan tersebut barulah mungkin beliau bisa dengan legowo. Kita menerima kepemimpinan beliau selama ini, kan begitu. Tapi kalau beliau berusaha melarikan diri dari tanggungjawab, statment kita cuma satu, itu pecundang,” tutupnya.
KADIV INVESTIGASI
DRIVANA
