Manfaatkan Bankeu Infrastruktur 2023, Desa Sukahati Prioritaskan Jalan Desa dan SAB
Bogor, Citeureup- jurnalpolisi.id
Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menggelontorkan Bantuan Keuangan (Bankeu) Infrastruktur yang berasal dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2023. Bantuan tersebut, kini banyak dimanfaatkan desa-desa dalam melakukan pembenahan wilayahnya.
Seperti yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) Sukahati Kecamatan Citeureup, yang akan merealiasikan bantuan tersebut untuk pembangunan jalan desa dan Sarana Air Bersih (SAB).
“Dalam waktu dekat ini, kami akan meralisasikan pembangunan Jalan Desa dan SAB sebagai program Bankeu Infrastruktur 2023,” ucap Kepala Desa Sukahati, H.Endang Gunawan, usai menghadiri sosialisasi bersama RT RW , Camat, BPD dan Karang Taruna, Selasa (18/7/2023).
Adapun realisasinya, kata Endang menjelaskan, untuk Jalan Desa berada di Kampung Nagrog RW 02 dan Kampung Sangkali RW 03. Volumenya, P 1.120 M x L 3 M x T 0, 38 M.
“Anggarannya Rp.650 juta termasuk pajak, yang dibagi tahap 1 sebesar 60 persen dengan nominal Rp. 390 juta, dan Tahap 2 sebesar 40 persennya dengan nominal Rp.260 juta,” imbuh Endang.
Lanjutnya menjabarkan, sementara untuk realisasi Sarana Air Bersih (SAB), lokasinya berada di Kampung Lengo RT 01 RW 01. Vomumenya P 2 M xL 2 M x T 6 M dengan jumlah anggaran 350 juta teemasuk pajak.
“Untuk tahapan pelaksanaan
Tahap 1 dengan 60 persen sebesar Rp. 210 juta, dan Tahap II dengan 40 persen sebesar Rp.140 juta,” katanya.
Sekertaris Desa Sukahati, Antoni memaparkan dalam skema pelaksanannya, pihaknya mellakukan teelebih dulu rapat sosialisasi yqng dilaksanakan hari ini Selaa (18/7/2023), dengan masyarakat, Camat, Kades, BPD, LPM, Katar dan RT RW.
“Untui persiapan lokasinya, seperti pembangunan jalan desa, nanti dilakukan padat karya tunai (PKT) pembenahan jalan, meliputi drainase atau gorong-gorong, bumper atau polsi tidur dan pohon yang menghalangi jalan,” terangnya.
Kemudian untuk SAB, ia mengaku akan dipersiapkan Geolistrik, padat karya tunai dan pembersihan lahan. Kemudian dalam pelaksanannya pun, akan melibatkan TPK dan masyarakat nantinya.
“Untuk jadwal realisasinya, nanti tunggu persiapan lokasi dan penyedia jasa dan barang,” ujarnya .Toni memaparkan, setelah pelaksanaannya, pihak desa akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) 60 persen.
“Setekah selesai tahap awal, kemudian selanjutnya kembali mengajukan pencairan tahap II sebesar 40 persennya,” tutupnya.Camat Citeureup, Ridwan Said menghimbau agar pihak desa yang ada di wilayahnya, untuk dapat memaksimalkan program tersebut sesuai dengan ketentuan dan teknis yang ada.
“Kami himbau untuk pihak desa, bisa melaksanakan, mengawasi serta memberikan pelaporan secara tertib administrasi,” jelas Ridwan.Ridwan menjabarkan, untuk tahun ini pihak desa di Kecamatan Citeureup mayoritas merealisasikan pembangunannya dengan sasaran drainase.
“Dari matoritas pembangunan ini, drainase lebih dominan dikarenakan banyak desa yang sebelumnya mengalami banjir,” tukasnya.(Asb)
Kabiro Sidabutar JPN
