DPRD Kabupaten Batanghari Gelar Rapat Perdana 2023 Bahas LKPJ Bupati Batanghari
Batanghari – jurnalpolisi.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, Jambi, menggelar rapat paripurna perdana dalam rangka Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023, Rabu.
Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menyampaikan, selaku kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, yang memuat arah kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan, perubahan dan pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan belanja daerah.
Kemudian, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan desentralisasi, termasuk penyelenggaraan tugas pembantuan.
Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah tahun 2022,
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seluruh perangkat daerah telah menggunakan pendekatan yang disebut dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
Dalam penyusunan tersebut, mengharuskan setiap perangkat daerah, dalam menyusun anggaran, tidak hanya mengusulkan program dan kegiatan dalam rencana kerjanya, namun juga harus dapat menetapkan indikator, tolak ukur dan target kinerja untuk setiap kegiatan yang diusulkan.
Sehingga, ia melanjutkan, setiap kegiatan dapat diukur tingkat keberhasilannya, baik pada tingkat keberhasilan masukkan, keluaran, manfaat dan dampak yang dicapai, yang keseluruhannya sudah menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah atau yang disebut dengan SIPD.
Dari sisi pendapatan daerah, secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Batanghari pada tahun anggaran 2022 adalah Rp1,2 triliun atau 93,26 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,3 triliun sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.
“Atas segala capaian ini, tentunya kami mengapresiasi kerja seluruh pihak termasuk pimpinan dan anggota dewan yang terhormat,” kata Bupati Batanghari.
Selanjutnya, untuk belanja daerah, pada tahun anggaran 2022 secara keseluruhan telah dianggarkan dana belanja melalui 118 program, 205 kegiatan serta 468 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp1.6 triliun dan dapat direalisasikan Rp1.3 triliun. Artinya, capaian realisasi keuangan sebesar 80,23 persen.(S)
