Walk Out Dari DOB Papua Barat Tengah Pemeritah Daerah Teluk Bintuni DPRD dan LMA 7 Suku Mengambil Sikap Yang Sama.
Fakfak – Jurnalpolisi.id
Pelaksanaan Rapat Ke empat Daerah Otonomi baru DOB Provinsi Papua Barat Tengah bomberai raya itu Berlangsung di Gedung Wintder Tuare kabupaten fakfak, Provinsi Papua barat, sejak rabu 1/02/2023, kegiatan itu di ikuti, Bupati Kabupaten teluk Bintuni, bupati fakfak, Bupati kaimana, bupati Wondama, Anggota DPRD Provinsi Papua barat Fraksi Otsus, Pimpinan Dan Anggota DPRD keterwakilan 4 Kabupaten, Para Ketua LMA, Toko Pemuda, Para raja, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan.
Kegiatan itu di isi dengan sejumlah agenda, salah satu presentasi kawasan pembangunan ibu kota DOB, Penyerahan rekomendasi tentang pertimbangan penetapan ibu kota provinsi Papua Barat Tengah, Dengar pendapat dari parah Ketua LMA, parah Kepala Suku, Toko Adaf, dan tokoh perempuan, dan tokoh agama.
Berdasarkan rekomendasi yang di serahkan oleh lembaga masyarakat adat 7 suku Teluk Bintuni tentang penetapan ibu kota bomberay raya atau DOB Provinsi Papua Barat Tengah itu harus berada di wilayah kabupaten Teluk Bintuni.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah kabupaten Teluk bintuni, DPRD dan Lembaga Masyarakat Adat 7 Suku Teluk Bintuni dan Peserta yang hadir Melakukan Walk Aut meninggalkan Ruang rapat itu.
Kata, Bupati, Dr. Ir Petrus Kasihiw MT, saat di minta keterangan, Kami delegasi Bintuni hadir itu menghargai pendapat semua pihak, tidak hanya pendapat pemerintah tetapi pemdapat masyarakat adat juga.
Karna itu sejak kami rencana keluar dari Bintuni ke fakfak, sudah ada pertemuan antara pemerintah yang langsung di wakili bupati, DPRD dan juga Lembaga masyarakat adat 7 suku.
Rekomendasi yang di hasil pertemuan itu kami akan menjadikan acuan yang di lakukan di fakfak, sehingga kami semua tidak keluar dari kesepakatan yang sudah final melalui pemerintah daerah dan Lembaga masyarakat adat 7 suku.
Bupati menambakan, hingga hari ini belum ada perkembangan lebih lanjut, sebagai daerah yang ikut bersepakat kita tentunya punya tawaran – tawaran, dan tawaran tersebut sudah di sampaikan oleh ketua LMA tuju suku saat kegiatan berlangsung bahwa Bintuni harus menjadi ibu kota DOB Provinsi Papua Barat tengan itu.
Pemerintah Daerah akan kembali melakun musyawarah bersama masyakat kabupaten teluk Bintuni, sehingga dengan dasar tuntutan itu pemerintah daerah tetap menghargai hak – hak masyakat adat termasuk mendegar apa yang menjadi harapan masyakat di bintuni.
Hal sedana di sampaikan Wakil ketua II DPRD kabupaten teluk Bintuni Abraham Pongtuluran, sesuai dengan pokok pikiran masyarakat tim kajian Atau acuan dari pada
Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Barat Tengah itu.
Dengan pokok pikiran masyakat 7 suku kabupaten teluk Bintuni, kami sebagai lembaga DPRD mendukung rekomdesi masyarakat adat tuju suku terhadap Penempatan ibu kota DOB Papua Barat Tengah itu di Bintuni. Imbunya
Selain itu di waktu yang sama ketua LMA 7 suku Bapak Marten Wersin juga menegaska, kami komitmen hasil rekomendasi yang sudah kami sampaikan, aspirasi yang sudah kami bacakan itu adalah aspirasi dari masyakat adat 7 suku Di Teluk Bintuni.
Ketua LMA tuju suku Teluk bintuni menegaskan bahwa, pihaknya mendukung Pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Tengah itu namun perlu menghargai pendapat masyarakat adat, sehingga kami melih Walk Aut untuk kembali mengadakan pertemuan dengan masyakarat Adat 7 Suku.(Buce JPN)
