Sengketa Lahan Jadi Objek
Malra – Jurnalpolisi.id
Dinas Kesehatan Maluku Tenggara (Malra) melalui Forum Lintas Perangkat daerah bidang kesehatan yang dilakukan di Suita Hotel Lantai I, Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara Jum’at ( 17/03/2023 ), bahwa capaian pembangunan bergantung pada aspek pembebasan lahan.Kepala Dinas Kesehatan Malra dr. Ketty Notanubun M.Kes yang ditemui usai pelaksanaan kegiatan, kalau kegiatan forum lintas perangkat daerah, berarti berbicara terkait rencana kerja.” Yang dimulai dari Musrembang ohoi, kecamatan yang sekarang dari tetnokrafnya di dinas kesehatan,”kata Notanubun.
Berbicara forum lintas perangkat, ASN yang sudah terbilang mumpuni dibidangnya itu, kalau perencanaan partisipatif dari masyarakat merupakan kunci utama, dengan rencana kerja 2024.”Mudah-mudahan ini benar-benar bisa dikelola,”.Nantinya kata Ketty bahwa ini adalah berbentuk usulan, dan tentu saja nanti ada yang menjadi prioritas.Mantan PLT Direktur RSUD Karel Sadsuitubun itu, juga sampaikan bahwa dalam Usulan – usulan kecamatan yang paling banyak bermasalah tentang tata hukum, terutama soal lahan.
Selain itu, Dia Notanubun, juga meminta kepada Pers agar bisa menyuarakan hal itu,
menyerahkan tentang bagaimana ‘Ohoi (Desa) menyiapkan data dukung, sehingga tentunya akan didorong lewat Dana Alokasi Khusu (DAK), ataukah Bappenas ataupun lewat APBD.Tapi khusus lewat DAK, Ketty yang juga interprestasi dari wanita Kei yang punya segudang pengalaman itu, maka semua proses harus mempunyai data dukung.
Tadi juga dalam diskusi kita sudah memberikan waktu kurang lebih satu minggu untuk ohoi melengkapi minimal pelepasan tanah atau surat tanah. “Kalau sudah miliki sertifikat, sehingga kita bisa melakukan pengawalan terhadap usulan mereka,”tambahnya.Didampingi Kepala P2P Abdul Azis, Ibu empat (4) orang anak itu kalau kendala lain, hanya bersifat data pendukung saja.
Dikatakan bahwa sejatinya dengan konsultan, dinas yang dipimpinan itu sudah terbiasa dengan perhitungan perencanaan anggaran. “Bagemana perencanaan dan anggaran masuk dalam pengusulan yang disetujui dan adanya ketersediaan anggaran,”ucap Ketty.Disamping itu yang tak kala menariknya, Notanubun saat memberikan rilis persnya menyinggung persoalan Stunting, dikarenakan Malra merupakan Kabupaten dengan kemiskinan extrem.
Untuk itu dirinya mengharapakan penurunan stanting, juga bagian dari penurunan kemiskinan ekstrem, dan tentu saja terjadi peningkatan inflasi.Sebagai informasi, forum lintas perangkat daerah yang dilakukan Dinas Kesehatan Malra, juga menggandeng Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
Publish by (MLA_jpn)
