Mendagri: Belajar Dinamika Pemerintahan Bisa Dilakukan di Laboratorium Pemerintahan Daerah
Pontianak – jurnalpolisi.id
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, generasi muda bisa belajar tentang dinamika dan sistem pemerintahan melalui Laboratorium Pemerintahan Daerah. Hal itu disampaikannya pada acara Peresmian Laboratorium Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (10/3/2023).
“Saya melihat ini adalah model yang bagus, good start, membuat Laboratorium Pemerintahan Daerah dengan tujuan memberikan pembelajaran kepada adik-adik kita agar mereka memahami sistem pemerintahan dengan segala macam dinamika dan hutan belantaranya,” katanya di Aula Garuda Kantor Pelayanan Terpadu Provinsi Kalbar.
Mendagri menjelaskan, generasi muda bisa belajar dari negara-negara lain tentang berbagai macam sistem pemerintahan yang ada di dunia. Seperti sistem otokrasi yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang pemimpin tunggal yang berkuasa penuh. Hal ini seperti terjadi di Arab Saudi dan Brunei Darussalam, rakyat harus tunduk pada raja (king) atau sultan.
Sistem pemerintahan berikutnya yang disebut oleh Mendagri adalah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok golongan elite atau oligarki. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Vietnam dan Myanmar yang kekuasaannya dipegang oleh golongan masyarakat tertentu. Sistem ini menempatkan keloyalan pada golongan elite lebih diutamakan daripada keloyalan terhadap rakyat.
“Junta militer di Myanmar itu adalah oligarki, siapa yang loyal kepada kelompok elite itu dia akan survive, loyalitas kepada rakyat nomor sekian,” ujarnya.
Sementara, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi. ‘Demos’ berarti rakyat dan ‘kratos’ berarti kekuasaan, artinya pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik, meski demokrasi masih dibedakan menjadi beberapa macam. Ada negara dengan sistem demokrasi terbatas (limited democracy), demokrasi belum sempurna (fault democracy), dan demokrasi penuh (full/open democracy).
“Kita dianggap fault democracy, tapi mengarah kepada open democracy. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, karena pada saat Perang Dingin terjadi di politik internasional terjadi namanya balance of power, ada keseimbangan,” ungkapnya.
Puspen Kemendagri
