Forum Konsultasi Publik Rohil RKPD 2024 Bahas Isu dan Masukan dari Stakeholder
ROKAN HILIR – jurnalpolisi.id
Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong melalui asisten II bagian Ekonomi dan Pembangunan, Rahmatul Zamri membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemda (RKPD) 2024 di ruang pertemuan kantor BAPPEDA, Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada hari Rabu (01/02/2023).
Dalam sambutannya, Rahmatul menyampaikan bahwa forum ini dianggap sangat penting karena memberikan platform bagi pemerintah daerah, stakeholder, dan masyarakat untuk berkoordinasi dan bekerja sama dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Kemudian, forum ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat dan stakeholder untuk memberikan masukan dan saran tentang rencana pembangunan daerah yang akan diterapkan serta proses pembuatan yang transparan dan terbuka bagi publik. Melalui forum ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan daerah serta memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Rahmatul meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih serius menangani masalah stunting seperti yang diamanatkan oleh presiden Jokowi saat menggelar pertemuan dengan seluruh kepala daerah di Sentul, Jakarta baru baru ini.
” Saat menyinggung masalah stunting, bapak Presiden cukup lama membahas karena pada tahun 2023 kita dihadapkan pada situasi sulit,” katanya.
Selain stunting, Presiden juga menyinggung masalah Inflasi dan kemiskinan Ekstrim. Untuk itu, dia berharap kepada Bappeda untuk terus menggiring program-program yang sudah diamanatkan Presiden dengan mengantongi data data yang akurat.
Senada yang disampaikan Rahmatul, tokoh masyarakat Rokan Hilir, Nasruddin Hasan juga berharap seluruh stake holder agar senantiasa intens berkomunikasi untuk menuntaskan masalah stunting karena menurut data yang ia baca, Rokan Hilir berada diurutan kedua tertinggi angka stunting.
” Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan semua stake holder harus berkomunikasi baik dari kepala desa, camat, puskesmas dan hingga ke dinas kesehatan. Timbulkan semangat dari dalam diri kita sendiri walaupun dengan anggaran yang terbatas,” pintanya.
Sementara itu, tempat sama, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Yuliarni Appy meminta kepada seluruh Stake Holder konsekwen menjalankan program sesuai rencana. Pihaknya siap memberikan masukan bagi OPD yang ingin berkonsultasi daripada harus berurusan dengan tindak pidana.
Sebagaimana yang dipaparkan Kepala Bappeda Rohil, Zuhri bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen yang menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan target yang harus dicapai oleh pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam forum ini dihadiri seluruh kepala OPD, tokoh masyarakat, instansi vertikal, organisasi non pemerintah, pelaku usaha dan unsut Forkompimda.
Kabiro Panca Sitepu.
